judul gambar

Wow, Ada Tangan Setan dalam Sengketa Pilkades Tanjung Besar?

Manna Bengkulu Selatan, indonesiadetik.com – Rumor peran invicible hand alias tangan setan turut mengendalikan penanganan sengketa Pilkades Tanjung Besar Kecamatan Manna mulai menapaki  jejak nyata.

Diduga kuat, Invicible hand yang dimaksud kini berada dibelakang kubu pemenang sementara Pilkades, dan memiliki koneksi VVIP dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Siapakah invicible hand ini sebenarnya, setajam apa bisikannya dikuping Gusnan Mulyadi?

Penelusuran media di lingkungan birokrat gedung putih, sebutan untuk sekretariat daerah, mengakui kubu pemenang Pilkades Tanjung Besar memang memiliki hubungan kekeluargaan lumayan dekat dengan oknum pejabat pemerintahan.

Seorang pejabat eselon II berkantor di Gedung Putih menyebut, oknum pejabat dimaksud sejatinya tidak sekantor dengan Bupati dan Wakil Bupati, namun punya peran amat penting dikalangan ASN.

Baca Juga:  Di Rakernis Propam, Kapolri Minta Polisi Terlibat Narkoba Ditindak Tegas

“iya, setara kepala bidang, tidak ngantor disini. Carilah sendiri, saya akui media punya indera ke 9 karena sudah sampai kesini. Ini kan baru dugaan juga, ungkapnya, Rabu (4/8/2021) pagi.

Ditemui beberapah hari sebelumnya, penggugat Pilkades Tanjung Besar, Gunawan tidak menampik kabar manuver rival politiknya melibatkan tangan setan dipemerintahan yang getol menjadi pembisik kebijakan.

Dia juga enggan berkomentar panjang lebar soal sepak terjang seseorang yang berinisial S tersebut yang menguatkan predikat Tanjung Besar sebagai Indikator baik buruknya penanganan sengketa Pilkades.

“Kepala Dinas PMD itu orang cerdas. Kalau kini orang awam saja menilai sebaliknya, tidak menutup kemungkinan sedang dibuat bigal (bodoh-red) pihak lain,” ujarnya

Baca Juga:  Jalan Lintas Trans Sei Rahayu.1 Butuh Perhatian Pemerintah

Gunawan menyadari mempersoalkan campur tangan tak sehat itu saat ini sudah sia-sia, karena surat penolakan gugatan sudah diterbitkan Bupati Gusnan Mulyadi dan urusannya telah berlanjut ke PTUN.

Tapi dia mengingatkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan menambah panjang rangkaian kasus kecurangan, bahkan hanya karena bujuk rayu menandatangani surat pengajuan penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih yang telah disiapkan Dinas PMD.

“Kalau masih saja dilakukan, saya pastikan itu berlanjut keproses hukum, siapapun mereka”. Pungkasnya (Lidya)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.