judul gambar

UMP Kaltara Naik 7,79 Persen, Senator DPD RI Fernando Sinaga Beri Apresiasi

Jakarta, indonesiadetik.com – Setelah melalui rapat maraton, Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara tahun 2023 akan mengalami kenaikan sebesar Rp.234.964,67 atau 7,79 persen jika dibandingkan dengan UMP Tahun 2022. Penetapan tersebut diputuskan pada Kamis (24/11/2022) lalu.

 

Sebagaimana diketahui, UMP Kaltara tahun 2022 ini sebesar Rp.3.016.738. Dengan kenaikan tersebut, maka UMP Kaltara tahun 2023 sebesar Rp3.251.702,67.

Hasil penghitungan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara ini selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai UMP Provinsi Kaltara.

“Semoga bisa segera diputuskan oleh Pak Gubernur sebelum 28 November 2022 sebagaimana telah diatur dalam ketentuannya”, ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga dalam siaran persnya pada Jumat (25/11/2022).

Baca Juga:  Respon Keluhan Warga, DPUPR Lakukan Normalisasi Drainase Di Area Rawan Banjir

Anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kaltara ini mengatakan, dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi terkait kenaikan UMP Kaltara sebesar 7,79 persen.

“Begini, pertama Dewan Pengupahan Kaltara selaras dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar kenaikan UMP 2023 tidak melebihi 10 persen sehingga dapat membantu pengendalian inflasi termasuk inflasi di Kaltara yang cukup tinggi terutama di Tarakan dan Tanjung Selor”, ungkapnya.

Bagi Fernando Sinaga, kenaikan UMP Kaltara sebesar 7,79 persen ini masih dalam batas normal dan menjadi solusi yang win win antara pengusaha dan pekerja.

“UMP Kaltara naik 7,79 persen itu dapat menjamin keberlanjutan berusaha para pengusaha sehingga berdampak juga pada keberlanjutan para pekerja untuk bekerja. Dampak lain tentu saja menekan angka pengangguran yang kini cukup tinggi di Kaltara”, kata Fernando.

Baca Juga:  Pengurus Pokdarkamtibmas Duduk Bareng Pembina

Namun demikian, anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini menambahkan, rencana kenaikan UMP Kaltara ini sejatinya harus mampu mendorong keterlibatan warga lokal Kaltara dalam berbagai lapangan pekerjaan yang tersedia di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kaltara. (Red)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.