judul gambar

Tunggakan Pajak Membengkak, masyarakat terbeban

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – aparat pemerintah desa di wilayah Pemerintah kabupaten kaur, telah diberi Oltimatum keras oleh pemerintah daerah mengenai sanksi bagi desa yang belum melunasi pajak yakni tidak akan dicairkan ADD Tahun anggaran 2021

Kepala Bidang perpajakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bapak Sasmadi menjelaskan :

“Kalau bidang saya pajak bangunan kalau terkait sanksi terhadap desa yang belum melunasi pajak masih ditoleransi karena untuk memberikan sanksi kita belum ada regulasinya. Seharusnya desa itu melunasi pajak setiap tanggal 28 Oktober tahun berjalan seperti tahun 2020 jika belum lunas mereka kena denda, sedangkan jumlah desa yang belum melunasi pajak dari tahun-tahun sebelumnya masih banyak terutama di kecamatan kaur Selatan dan ini mau tidak mau menjadi piutang dan menjadi beban daerah”, (25/2/21)

Baca Juga:  Perkara Dugaan Asusila Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Masuk Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Masih menurut Kabid, menambahkan:

“Kendala ini berdasarkan keterangan kepala desa adanya ketidak wajaran tagihan dengan masyarakat, perbedaan ini terjadi karena data kita ini dari KPP Pratama dan belum diperbaiki. Perbaikan data ini membutuhkan anggaran, tambahnya.

Dalam kesempatan ini bapak Sasmadi menyampaikan harapan agar kedepannya, pajak ini berjalan optimal. Saat wawancara ini beliau mengemukakan harapan sebagai berikut :
“Kami berharap kesadaran masyarakat agar taat pajak, ini sebagai bentuk peran masyarakat dalam membantu pembangunan daerah juga pihak pemangku kepentingan, agar sama-sama mengoptimalkan tagihan pajak terutama SDM”, harapannya.
(Yyn)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.