judul gambar

Traktor Dijual, Cakades Terpilih Terancam Pidana

Kaur, Bengkulu indonesiadetik.com – Perbuatan semena-mena terhadap jabatan ternyata tak hanya bisa dilakukan oleh para pejabata negara saja. Pemangku jabatan kelas Desa berinisial SG yang merupakan ketua kelompok tani Air Canding, yang juga berstatus Sekdes Desa Lawang Agung sekaligus kades terpilih Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ternyata diduga turut menyalah gunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Jumat, 3 April 2021.

Dari hasil wawancara indonesiadetik.com melalui telpon dengan pihak pelapor atas nama Iswandani yang merupakan masyarakat sekaligus anggota kelompok tani Air Canding Desa Lawang Agung, kecamatan Lungkang kule, Kabupate Kaur, diperoleh keterangan bahwa diduga penyalah gunaan kekuasaan yang dilakukan Ketua Kelompok Tani berinisial SG yang dimaksud adalah diduga dengan sengaja menjual bantuan dari dinas pertanian berupa 1 unit traktor Quick G 3000 kepada warga Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning. Belum lagi traktor bisa dirasakan manfaatnya oleh Anggota kelompok tani Desa Lawang Agung, kecamatan Lungkang kule, Kabupate Kaur traktor yang menjadi usulan kelompok tani sudah beralih tangan pada orang lain.

“Jangkan sudah menggunakan traktor untuk keperluan pertanian, memegangnya saja sa belum sempat, traktor sudah tidak ada lagi di desa kami, setelah ditanyakan ternyata traktor sudah dijual” Ungkap Iswandani saat diwawancarai melalui telpon.

Baca Juga:  Bupati Sesalkan Minimnya Penyaluran CSR Perusahaan di Bengkulu Selatan

Lebih lanjut dari keterangan pelapor yang dalam kasus ini sudah memasukan laporan ke Kantor Satuan Reskrim Kaur pada Tanggal 08 maret 2021, Dg surat tanda penerimaan lapran Nomor: STPL/142-B/III/2021/BKL/RES KAUR, menyatakan bahwa kronologis traktor kemudian dinyatakan dijual berawal dari laporan sesama anggota Kelompok Tani yang mendapati tengah malam SG mengangkut traktor menggunakan mobil, saat ditanya SG menjawab bahwasannya traktor akan dijual. Mendengar jawaban dari ketua Kelompok Tani anggota sesama kelompok tani cuma bisa terdiam. Saat mencoba untuk mengkonfirmasi setelah kejadian terkait tindakan tersebut, SG tetap menyatakan itu haknya. Padahal kenyataannya itu hak seluruh anggota kelompok Tani.

Lantas mengapa akhirnya tertanggal 8 Maret 2021 baru dimasukkan laporan? Pertanyaan ini dijawab oleh Diharto selaku saksi dari pelapor. Beliau menjelaskan tujuan dari dimasukkannya laporan ini merupakan bentuk dari penolakan masyarakat yang tak ingin Desa dipimpin oleh mafia penggelapan uang Negara.

“Traktor saja dengan semena-mena bisa ia jual, apalagi dana desa nanti, bisa semena-mena pula ia gunakan demi kepentingan pribadi, sehingga ini perlu ditindak lanjuti” ungkap Diharto.

Baca Juga:  Razia Bali, Polres BS Amankan 18 Kendaraan

Meskipun berkas laporan beserta barang bukti sudah dikantongi, ternyata ini tidak membuat proses laporan berjalan mulus. Terbukti sampai berita ini dibuat status laporan masih belum ada tindak lanjut, bahkan dari keterangan penyidik Reskrim Kaur yang disampaikan langsung pada pelapor dan saksi dinyatakan lemah.

Menurut pihak kepolisian hal itu disebabkan status pelapor bukan lagi Anggota kelompok tani Desa Lawang Agung kecamatan Lungkang kule Kabupate Kaur lagi, status traktor setelah diselidiki juga bukan dijual namun disewakan. sehingga pada akhirnya menyebabkan laporan belum bisa ditingkatkan statusnya.

Dari sana Ketua Umum Organisasi Pergerakan Suara Rakyat (PSR) Indonesia Rita Maryani, S.Pd saat ditemui di sekretariat Desa Pelajaran 1, kecamatan Tanjung kemuning menyatakan bahwa alasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian tidak berlandaskan. Rita yang sudah mengantongi surat kuasa untuk mendampingi agar hak pelapor terpenuhi, menganggap peran kepolisian yang harusnya memperkuat yang lemah melalui penelidikan ternyata tidak membuahkan hasil.

“Bagaimana bisa laporan yang jelas-jelas memiliki barang bukti yang akurat, bisa dinyatakan lemah? Jika memang lemah maka semua harus dilandaskan oleh alasan yang jelas. Jika alasan yang disampaikan adalah karna yang melaporkan bukan anggota kelompok tani, ini terlalu mengada-ada. Jangankan masyarakat desa lawang agung, masyarakat desa lain saja bisa melaporkan seseorang atau kelompok jika memang terindikasi melanggar hukum, apalagi sampai merugikan masyarakat dan negara. Jadi apalagi Masyarakat desa itu sendiri, tentu lebih berhak” jelas Rita.

Baca Juga:  Polres Beltim Sinergi Gelar Operasi Yustisi, Pelanggaran Diberikan Sangsi Sosial

Rita melanjutkan “jika status memang sewa, dan diperbolehkan, apa dasarnya? Jika diperbolehkan untuk apa diterima usulan bantuan traktor, bukannya bantuan diberikan atas usualan agar kelompok tani terbantu dalam meningkatkan kualitas pertanian kelompok, ini malah dijadikan bisnis, kan lucu. Ditambah lagi pihak kepolisan menerima alasan tersebut tanpa analisis yang jelas. Kan aneh” ungkap Rita.

Untuk kepastian lebih jelasnya bagaimana status laporan ini kedepaannya, kita tunggu penjelasan dari pihak kepolisian dan pihak dinas terkait. Jika memang bukti dan saksi sudah cukup untuk menjerat SG tentu ke depan status Cakades terpilih tak dapat diemban olehnya, sebagaimana perbuatan yang melanggar hukum tentu harus ada tindak lanjut yang dapat memberi efek jera

(Alpi)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.