judul gambar
judul gambar

Tanggapi Khairul Abbas, Riyan ungkap Karna Ada Gugatan yang Berwenang Nyatakan Pelantikan Ketua DPRD Bukittinggi Sesuai Administrasi adalah Hakim

Bukittinggi Sumbar – IndonesiaDetik.Com – Menanggapi pernyataan Khairul Abbas, SH, S.Kep, MKM yang menyatakan bahwa pelantikan Ketua DPRD Bukittinggi yang baru telah sesuai SOP, Warga Bukittinggi yang merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. menyatakan memang untuk sementara sesuai dengan asas Presumptio Iustae Causa setiap keputusan tata usaha negara (SK Gubernur tentang Pemberhentian Herman Sofyan) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Namun sekarang karena telah ada upaya hukum dari Herman Sofyan terkait KTUN yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat, kita tunggu saja putusan inkracth PTUN, gugatan terhadap SK Gubernur sudah diajukan pengacara Herman Sofyan, kita hormati proses hukum. Jadi, sekarang yang dapat menyatakan pelantikan Ketua DPRD Bukittinggi yang sesuai dengan SOP atau tidak itu adalah pengadilan melalui hakim administrasi karena dalam 90 hari sejak SK Gubernur itu diterbitkan masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Herman Sofyan yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Bukittinggi, yakni dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 171 – 730 – 2021 tentang Peresmian Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021 ini termasuk objek yang dapat disengketakan di PTUN.

Baca Juga:  Pintu Masuk Balai Pelaksana Jalan Nasional Bengkulu Ketat Penjagaan

“Berdasarkan aturan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 90 hari setelah SK dari Gubernur yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu dikeluarkan Inyiak Datuak Herman Sofyan menurut kami sebagai warga Bukittinggi masih bisa melakukan upaya hukum ke PTUN untuk mendapatkan keadilan sebagai hak sebagai warga negara dan anggota legislatif untuk menyelamatkan marwah konstituen di Daerah Pemilihannya. Terkait apa yang akan diuji di PTUN tentu saja tentang keabsahan SK Gubernur Sumbar, apakah telah memenuhi unsur sebagai KTUN berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU No 51 Tahun 2009 tentang KTUN, serta apakah SK Gubernur Sumbar tentang pemberhentian Herman Sofyan sebagai Ketua DPRD Bukittinggi ini tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (10) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), dan juga apakah SK Gubernur Sumbar tentang pemberhentian Herman Sofyan sebagai Ketua DPRD Bukittinggi ini tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Jika SK Gubernur Sumbar tentang pemberhentian Herman Sofyan sebagai Ketua DPRD Bukittinggi ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (10) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik tentu harus dibatalkan,” kata Riyan di Bukittinggi pada Jumat, (01/10/2021).

Baca Juga:  Problem Solving, Bhabinkamtibmas Polsek Teras Terunjam Damaikan Warganya Yang Bertikai

Sebelumnya sebagaimana dilansir dari IndonesiaDetik.Com terkait adanya rumor bahwasanya pelantikan Ketua DPRD Bukittinggi cacat hukum, pengamat hukum Khairul Abbas SH, S. Kep, MKM mengatakan bahwa kalau saya menilai selaku pengamat hukum terhadap proses pelantikan DPRD kota Bukittinggi sudah sesuai dengan procedural atau sudah sesuai dengan SOP.

Menurut Abas, ini sudah sesuai dengan SOP, karena mekanisme itu sudah dilalui dengan baik dan benar, mulai dari proses syarat untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang itu sebagai sebagai pimpinan di DPRD itu harus ada persetujuan dari DPP, itu adalah syarat utama.

“Itu sudah ada didalam surat keputusan DPP yaitu mengangkat dan memberhentikan, dan itu adalah kewenangan di DPP, setelah itu DPC juga sudah menyurati pihak DPRD untuk ditelaah dari maksud dan tujuan dari surat ini, ” kata Abas.( fendy jambak )

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *