Surat Edaran Kapolri tentag UU ITE

Musi Rawas, indonesiadetik.com – Kapolri Jendal polisi Listyo sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran tentang Undang-Undang Transaksi Elekronik pada tertanggal19 Februari 2021.

Daam Surat Edaran tersebut mengatur tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital di Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Surat Edaran tersebut memuat 11 poin yang menjadi pedoman penyidik polri dalam menangani perkara yang berkaitan dengan UU ITE.

Kapolri meminta seluruh anggota polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dalam penerapan UU ITE. Kapolri juga meminta penyidik polri dalam menerima laporan masyarakat harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Kapolri berharap setelah menerima laporan penyidik menentukan langkah yang diambil, dan berprinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan UU ITE. Polisi disini bertindak sebagai mediator yang memberi ruang seluas-luasnya kepada pihak yang bersengketa untuk bermediasi.

Salah warga kecamatan Purwodadi bernama Cokro’ saat ditemuai indonesiadetik.com beliau mengungkapkan harapanpositif setelah diterbitkannya SE Kapolri tersebut. “Mudah-mudahan kedepan kasus-kasus mengenai ITE ini bisa lebih berkurang, dan sebagai masyarakat kami menghimbau kepada teman-teman jangan dikit-dikit lapor polisi’ dikaji dulu apakah memenuhi unsur atau tidak”.

“UU ITE ini kan tujuannya baik, terkadang justru malah banyak yang kebablasan, tadinya mengkritik gara-gara emosi berlanjut memfitnah’ kan jadi kacau”(imbuh Cokro).

Dok. Solikhin Leo

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *