judul gambar

REKOMENDASI BAWASLU CALON GUSRIL PAUZI LANGGAR PASAL 71 UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Bengkulu, Kaur, Indonesiadetik.com -Rabu, 30/09/2020, Saat Jumpa Pers PLH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Radius, S.P mengatakan Rekomendasi yang disampaikan oleh Sekeritaris Bawaslu Kabupaten Kaur, Sisan menyampaikan surat Rekomendasi Pelanggaran oleh Calon Bupati Petahan Gusril Pauzi dalam memutasi Pejabat Eselon 2, disaat telah mendaftarkan diri Sebagai Calon Bupati di Pilkada tahun 2020.

Gusril Pausi melanggar Undang-undang Pemilu Pasal 71 Nomor 10 Tahun 2016.” Tegas Radius.

Dalam menyampaikan Hasil Peleno yang di dikomunikasikan oleh Bawaslu paling lambat 7 Hari Kerja terhitung dari Hari ini Rabu, 30 September 2020.” TambahRadius.
Ditempat yang berbeda Pengacara Pelapor Ahmad Kabul, SH mengatakan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Kaur yang telah menerima dan meregister serta mengkaji laporan kami masyarakat Kaur tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bupati petahanan Gusril Pauzi.” Ucap Kabul.
S.sos M.Ap dengan melakukan mutasi jabatan terhadap Jon harimol kepala kadispora Kabupaten Kaur ke badan penanggulangan bencana Daerah sebagai analisis jabatan. Untuk mengisi kekosongan posisi Jon diganti oleh asisten perekonomian dan pembangunan By Wiadi sebagai pelaksana tugas, hal ini bertentangan dengan pasal 71 ayat 2 2dan 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016.
“Seperti yang kita ketahui bahwa Gusril Pauzi selaku Bupati petahana telah mendaftarkan diri untuk maju calon Bupati dan wakil Bupati berpasangan dengan Medi yuliardi, ST dengan mendaftarkan nomor urut calon 1. Gusril Pauzi s.sos M.Ap dan Medi Yuliardi, ST.” Tegas Kabul.

“Hari ini Alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Kaur sudah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kaur yang pada intinya Bupati petahana Gusril Pauzi telah terbukti melanggar pasal 71 Ayat 2 dan 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 oleh karena itu pada ayat 5 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan pasangan Bupati petahana yang maju bisa di diskualifikasi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati tahun 2020. Sekedar mereview, Bupati Kabupaten Kaur Gusril Pauzi diduga melanggar pasal 71 ayat 2 undang-undang umur 10 tahun 2016 atau bisa disebut undang-undang Pilkada. Karena melakukan penggantian pejabat, sedangkan undang-undang tersebut sudah mengatur bawah Calon petahana dilarang melakukan itu kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri. Jika itu terbukti maka Gusril Pauzi bisa didiskualifikasi dari pencalonan Pilkada Kaur tahun 2020.” Ungkap Kabul.

“Kami minta KPU Kabupaten Kaur untuk segera secepatnya melaksanakan pleno atas rekomendasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut dengan melakukan pembatalan pasangan calon nomor urut 1 Gusril Pauzi- Medi yuliardi sebagai peserta dalam pilkada tahun 2020 ini.” Tambah Kabul.

Baca Juga:  Tanggapan DPMD BS Setelah Pelantikan Kades Secara Bertahap

Kami percaya KPU Kaur akan tegak lurus menjalankan amana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tutup Kabul.

Dikesempatan yang sama Pelapor Aprin Taskan Yanto dalam Jumpa Pers mengatakan, “sebagai pelapor meminta KPUD Kaur untuk berdiri tegak sesuai aturan dalam melakukan Pleno nantinya, shingga demokrasi pemilihan kepala daerah ini memiliki integritas, Tampa ada intervensi dari pihak manapun.” Jelas Aprin.

Bila KPUD Kaur tidak melakukan Diskualifikasi terhadap calon Bupati Gusril Pausi, saya akan laporkan ke Jakarta.” Tambah Aprin.

Karena pelanggaran ini sudah cukup jelas untuk melakukan Pleno dengan keputusan Calon Bupati Gusril Pausi untuk di DISKUALIFIKASI Bagi Gusril Pausi.” Tutup Aprin (Amli).

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.