judul gambar

Putus Pleno KPUD Kaur Keliru

Bengkulu Kaur, Indonesiadetik.com – Hari ini, Selasa (06/10/2020), sekitar pukul 16.00 WIB sore, saya Irpanadi, S.Kom., jabatan sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, telah melakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap ahli.

Menurut pendapat saya tindakan Bupati Kaur sebagai petahana memberhentikan saudara Kepada Dinas Dipora Kabupaten Kaur merupakan tindakan yang keliru. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 1 tahun 2014 Jo. UU No. 1 tahun 2015, Jo. UU No 10 tahun 2016, bahwa Bupati (Petahana) dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur terhitung enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan Menteri. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU No 1 tahun 2015 bahwa kepala daerah terpilih juga tidak boleh melakukan penggantian enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya.

Apabila Bupati melakukan penggantian pejabat tersebut maka dapat dikenakan sanksi dibatalkan sebagai peserta dan bahkan dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan:

Pasal 71 Ayat 5 UU No 10 tahun 2016, yang berbunyi bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Pasal 190 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, disebutkan bahwa Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Mutasi adalah pergantian atau perubahan jabatan dalam suatu organisasi perangkat daerah baik terhadap pejabat maupun staf administrasi,  mutasi atau penggantian pejabat/staf dapat dari satu perangkat daerah  ke perangkat daerah lainnya, baik dalam jabatan yang setara maupun dalam jabatan lainnya. Pergantian jabatan dalam organisasi perangkat daerah bisa terjadi dengan cara mutasi, rotasi, promosi, ataupun demosi. Tindakan melakukan mutasi, rotasi, ataupun demosi, dengan alasan penjatuhan sanksi termasuk dalam makna penggantian pejabat.

Tindakan Bupati Kaur mengisi jabatan kosong termasuk dalam kategori penggantian pejabat, bahkan dalam hal pengisian untuk mengisi suatu jabatan yang kosongpun sesuai penjelasan Pasal 71 ayat (2) itupun dilarang melakukan mutasi, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Sedangkan penggantian pejabat yang dilakukan atas dasar penegakan hokum dengan penjatuhan sanksi disiplin, memang tidak harus ada izin menteri, karena bupati bertindak selaku pejabat pembina kepegawaian. Akan tetapi hal itu hanya dapat dilakukan dalam kondisi Bupati tidak sedang menjadi calon peserta pilkada atau petahana. Kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan manakala bupati petahana telah berstatus sebagai calon tetap Bupati.

Alasan bupati memberhentikan pejabat yang melanggar ketentuan disiplin dengan menerapkan ketentuan peraturan terkait yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tidak dapat dilakukan. Karena ketentuan tentang ASN tersebut merupakan ketentauan yang bersifat umum dan dalam kondisi normal yaitu Bupati tidak sebagai calon peserta Pilkada yang sudah harus tunduk pada ketentuan rezim hukum terkait Pilkada, terhitung enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan Menteri.  

Tindakan Bupati dimaksud dengan memberhentikan pejabat di lingkungan sekretrariat daerah merupakan perbuatan yang  tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2014  jo. UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyebutkan bahwa Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, jo. Pasal 71 ayat (2), (3), (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam kondisi normal, apabila terjadi kekosongan pejabat dalam jabatan organisasi permerintah daerah, dimungkinkan dilakukan pengisian  jabatan, meskipun sifatnya sementara (plt) sampai dengan terpilihnya atau ditunjuk pejabat definitif. Karena jabatannya bersifat sementara, maka belum mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam pengisian jabatan. sebaiknya masa jabatan sementara (PLT) dibatasi waktunya, karena jabatan PLT tidak boleh terlalu lama. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugasmelaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugasdalam Aspek Kepegawaian. Selain itu pengangkatan PLT harus sesuai dengan ketentuan UU No 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pada prinsipnya seorang pejabat harus melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik dan memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi maknanya tidak bisa diisi semaunya, tapi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan sanksi disiplin kepada ASN atau PNS, berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017, jo PP No. 17 tahun 2020 tentang perubahan PP No. 11 tahun 2017 tentang  manajemen ASN, jo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dalam kondisi normal dapata dilakukan, tetapi jika Bupati telah berstatus sebagai petahana atau calon kepala daerah, maka tindakan menjatuhkan sanksi disiplin tidak dapat dilakukan terhitung enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan Menteri. Karena  terhitung enam bulan tersebut ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016  telah membatasi kewenangan Bupati untuk membuat berbagai macam kebijakan yang bersifat strategis, termasuk dalam hal penggantian pejabat di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Kaur. (parizal)

Bagikan :
Baca Juga:  Jum’at Barokah, Polsek Medan Helvetia Berbagi Tali Asih Kepada Para Tahanan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.