judul gambar

PT Lonsum Tidak Mengindahkan Dan Menantang Bupati Muratara

Karang Dapo,Sumsel. indonesiadetik.com – MHI-Sengketa lahan milik Desa Bina Karya(Sp5) Kecamatan Karang Dapo Muratara dengan pihak PT. Lonsum Tbk terus berlanjut bahkan status lahan (QUO) yang dikeluarkan bupati tidak berharga dan tidak dianggap tidak Sah.(06/08/21)

Berdasarkan surat keputusan Bupati Muratara, Nomor : 100 / 097 / Pemerintahan-Setda Perihal : tentang penghentian kegiatan di areal hutan produksi (HP) lakitan utara. Walau lahannya masih dalam setatus QUO namun PT Lonsum Divisi Sei Riam tetap melakukan panen sawit di lahan itu.
Diperkirakan lahan milik Desa Bina Karya yang di kuasai Pihak PT.Lonsum Tbk sekitar kurang lebih 150Ha.

Sementara itu Edi selaku Menejer Perusahaan PT.Lonsum saat sedang mediasi bersama camat karang Dapo dan diketahui juga kepala desa Bina Karya, “Kami memang tidak mengindahkan surat yang dikeluarkan oleh bupati Muratara , dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa lahan seluas 150 Ha ini berstatus (QUO) lahan yang bermasalah atau masih dalam proses sengketa”,terang nya

Baca Juga:  Derita Berkepanjangan Masyarakat Pesisir Semidang Alas Maras

Kemudian dirinya juga mengatakan , sementara secara hukum Bupati tidak punya kapasitas untuk menentukan status QUO itu terkecuali pengadilan yang mengeluarkan status tersebut

“Kami sudah beberapa kali membalas surat dari bupati tentang sengketa lahan tersebut, bahkan sudah pernah rapat di kabupaten, legalitas perusahaan kita jelas dan sudah dipaparkan kepada Pak Bupati, namun mengapa belum selesai kami mengeluarkan berkas berkas tersebut Bupati langsung mengeluarkan status Quo.? ungkapnya

Jika pihak perusahaan tidak mengindahkan perintah dari Bupati jelas memang tidak bisa kami indahkan, bahkan” kami siap di panggil oleh Pemda kapan saja, namun dengan catatan waktunya tolong diatur dengan baik sebab untuk memaparkan hal tersebut butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya”paparnya
“jika masyarakat dan pemerintah desa tetap bersikukuh tidak boleh ada aktivitas mohon maaf itu tidak bisa kita lakukan”. tutupnya

Baca Juga:  195 unit kenderaan pemudik disuruh putar balik di Pos PAM perbatasan Sumut - Riau

Camat karang Dapo Husin Haikal mengatakan, hadirnya kami disini sebagai penyambung lidah dari pemerintah kabupaten, yakni Pak Bupati yang menyatakan bahwa tidak boleh aktivitas di dalam lahan yang sedang berstatus Quo

Tapi nyatanya pihak perusahaan terus memaksa untuk beraktivitas didalam lahan tersebut , terpaksa akan kita tahan sebelum ada petunjuk dari bupati selanjutnya.

Untuk saat ini ada satu unit mobil operasional milik perusahaan dan beberapah tonase buah kelapa sawit yang berhasil diamankan masyarakat di depan kantor kepala Desa Bina Karya(Sp5)

Ditanyai tentang benar atau tidaknya pihak perusahaan tidak mengindahkan surat yang di keluarkan bupati Muratara yang berstatus Quo ,”Camat sangat membenarkan hal tersebut bahkan sempat tadi pihak perusahaan menantang pemerintah daerah untuk membawakan perkara ini ke ranah hukum dan siap dipanggil kapan saja” terang camat.

Baca Juga:  Dibuat Resah Oleh Informasi Penutupan Penyeberangan, Ini Penegasan Kadishub Selayar


Sementara itu Edwar selaku masyarakat Desa Bina Karya (Sp5) mengatakan, jika memang benar pihak perusahaan tidak mengindahkan perintah Bupati tentang lahan berstatus Quo , ya berarti perusahaan sudah meremehkan pemerintah daerah, disitu jelas keputusan bupati yang menyatakan lahan tersebut sedang bermasalah.

“Jika memang pihak perusahaan tetap bersikukuh dengan pendiriannya ,maka mau tidak mau kami masyarakat seluruh Muratara yang tergabung dalam tim sepadan akan turun lapangan dan akan menutup aktivitas perusahaan PT. Lonsum kalau bisa jangan sampai hal itu terjadi”. Tutup Edwar SH (erick)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.