judul gambar
judul gambar

Polres Labuhanbatu Diminta Periksa Oknum Manager PTP N III Diduga Menolak Vaksinasi Covid 19

oknum
Labuhanbatu- IndonesiaDetik.Com – Polres Labuhanbatu diminta untuk melakukan periksaan pada Oknum Manager PTP N III Sisumut disinyalir menolak Vaksinasi, diduga kuat mengkangkangi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kepala puskesmas (Kapus) Sisumut Hj. Elpiana Harahap, Skep.,Ners, ketika dikonfirmasi awak media ini, membenarkan jika pihaknya menerima surat, penolakan dari oknum maneger PTP N III Sisumut, terkait balasan surat puskesmas Sisumut, akan melakukan vaksin di Lingkungan Kebun tersebut

“Ada surat yang masuk bang, ini saya koordinasi dengan nakes kami, alasan managernya sesuai dengan yg disurat dalam waktu dekat ini mereka akan mengadakan vaksin dari kebun,” sebut Kapus Sisumut itu

Baca Juga:  Sempena HUT Sat Polairud Ke 71, Berbagi Kasih Bersama Yatim Piatu Dan Dhuafa

Demikian pihak PTP N III melalui Holding saat dikonfirmasi awak media ini, terkait Surat yang diduga menolak tawaran vaksinasi dilingkungan kebun sisumut, oleh Pusat Kesehatan masuarakat Sisumut, walau pesan sudah menandakan dibaca, namun tidak memberi jawaban, dan konfirmasi itu ditunggu hingga 2 X 24 jam di no selular 0813 XXXX XX66.

Dugaan penolakan Vaksinasi ini, langsung di tanggapi Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat-Barisan Rakyat Indonesia Satu (LSM- Baris) Labuhanbatu Selatan Denni Pardosi, SH. Menelaah surat balasan yang disampaikan Maneger PTP N III Sisumut, ke Puskesmas Sisumut.

Menurut Ketua DPD LSM-Baris ada beberapa peraturan tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, bila benar ada dugaan penolakan Vaksin Covid-19. Dan sanksinya juga pidana

Baca Juga:  Satreskrim Polres Pasuruan Kota Ungkap Sindikat Penipuan Mobil Rental

“Seperti kita ketahui, bila ada yang menolak vaksinasi dapat dikenaksan saksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana dendan paling banyak Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah),” ungkap Ketua DPD LSM-Baris.

Namun Ketua LSM-Baris mengatakan ini ranah penegak hukum, pihaknya berencana menyurati Kantor Besar PTP N III dahulu, terkait informasi adanya Oknum maneger PTP N III sisumut diduga menolak vaksinasi yang di tawarkan Puskesmas Sisumut

“Kita ada melihat surat yang diterbitkan melalui Surat Pemberitahuan no KSSUT/X/216/2021. Yang ditanda tangani langsung oleh oknum maneger berinisial SAS, pertanggal 10 November 2021, mengatakan pihak perusahaan akan mengadakan program, namun tidak menerakan program dimaksud,” tambahnya

Baca Juga:  Pulangnya Fauzia si Anak Hilang, Ditunggu SATGAS P2TP2A

Dan menurutnya bila surat tersebut merupakan dalih dugaan penolakan, ini akan menjadi urusan penegak hukum, seperti POLISI, untuk melakukan penyelidikan, apakah tergolong pelanggaran HAM, seperti yang diatur pemerintah Indonesia dalam beberapa peraturan tentang Vaksin Covid-19. (Rudi Marpaung)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *