judul gambar

Politisi Demokrat Tanggapi Tentang Tuntutan 3 Hak DPRD Kaur Dilakukan

Anggota DPRD Kaur: Denny Setiawan,SH

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com- Dari adanya proses gejolak yang kini trus bergulir menuju ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menjadikan politisi Demokrat angkat bicara terkait tuntutan agar Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat, Kamis 9/4/2021.

Politisi Demokrat Denny Setiawan,SH “DPRD Kabupaten secara tegas sudah memberikan rekomendasi untuk melakukan penutupan kepada PT.Desaria ,dengan kata lain kalu pihak perusahaan ingin melakukan perpanjangan dikabupaten kaur jelas tidak bisa ,akan tetapi pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan boleh meneruskan dengan cara lakukan tek oper dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi :
1.Melunasi hutang PT.Desaria pada karyawan yang lama.
2.Sestem plasma harus jelas.
3.Terkait HGU pihak pemerintah tidak bisa serta merta mengambil hal itu karena perusahaan sudah memiliki putusan tetap akan hal itu.

Baca Juga:  PPWI Ucapkan Selamat dan Sukses kepada LSP Pers Indonesia

Terkait 3 Hak yang dimiliki DPRD itu tidak bisa serta merta harus digulirkan , karena kita harus merujuk pada hasil penyelidikannya ,pada adanya temuan merugikan orang banyak dari dampak keterpurukan dari dampak masalah yang akan diambik hak itu, perlu di ingat bawah wakil rakyat ini jabatan politik yang terdiri dari 4 praksi , yang tatipnya harsu diajukan oleh minimal 5 orang anggota dewan atau lebih dan lebih dari praksi, nah kalau ini memang persoalan ini menjadi besar akan kami bawa dulu ke rapat internal , karena prosedur itu harus dilalui ,dan kami akan bicarakan lagi dengan petinggi di DPRD ,karena ini bagian dari masukan masyarakat,jelas Denny

Baca Juga:  Puncak Perayaan 1 Abad PSHT, PSHT Nobatkan Panglima TNI Jenderal Andika Sebagai Warga Kehormatan Utama dan Fachrul Razi Sebagai Pembina Pusat PSHT

Terkait RT/RW yaitu ini Perda masanya cukup lama sampai 20 tahun , semestinya DPRD dan Pemda sudah berkali kali ke kementrian untuk menuntaskan hal itu, akan tetapi pihak kementrian masih ingin menuntaskan masalah peta wilayah dan kajian kajian , dan kalau ditingkat pansus RT/RW sudah selesai bulan Desember , dan tidak benar kalu RT/RW ini mandek dan terus berjalan, sampai saat ini proses itu sudah di kementrian di jakarta, tutup Denny (aty).

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.