judul gambar

Pemerintah Pusat Gelar Rakor Sinergi Pelaksanaan Regulasi OMNIBUS LAW

Bengkulu Kota, indonesiadetik.com – Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor), secara Virtual dalam rangka sinegritas kebijakan pemerintah pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Regulasi OMNIBUS LAW Rabu (14/10/2020) di ruang VIP Pola Kantor Gubernur.

Gotri menjelaskan Rapat Virtual tersebut berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang UU Cipta kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah Daerah
“Tadinya sudah di sampaikan oleh Menko polhukam Mahfud MD. Sejumlah poin penting terkait UU Cipta kerja, yakni mensejahterakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi korupsi di dalam tindak pidana korupsi dan pungli hingga tindak pidana korupsi dan lain nya “,ungkap nya.

Menurut Gotri peran pemerintah Daerah sendiri salah satunya ialah penyederhanaan Regulasi dengan mengevaluasi peraturan daerah (Perda) yang mengacu kepada norma standar prosedur dan kretria (NSPK),yang ditetapkan pemerintah pusat.
Penyederhanaan ini mengacu kepada PP atau Perpres pelaksanaan UU Cipta kerja dimana terdapat 42 peraturan jadi kita tinggal menunggu nanti yang sudah di sahkan baru kita betul-betul nanti mempelajari nya “papar Gotri.

Baca Juga:  BASARNAS MEDAN LAKUKAN PENCARIAN SEORANG REMAJA HANYUT DI SUNGAI DELI

Sementara itu Menko polhukam Mahfud MD saat membuka Rakor menyampaikan sangat menyayangkan sejumlah hal terjadi beberapa waktu yang lalu mulai dari Hoaks yang beredar hingga aksi Demonstrasi yang di warnai perusakan fasilitas umum.
Mahfud mengunkapkan bahwa pemerintah menghormati pendapat seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dalam menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan UU Cipta kerja sepanjang pendapat di salurkan dengan cara yang baik menghormati hak warga lain dan menjaga ketertipan umum. (Sapli hayadi)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.