judul gambar

PDPM Lubuklinggau mendesak Pemerintah mencabut Perpres Miras

Lubuklinggau, indonesiadetik.com – PDPM Lubuklinggau mendesak agar Presiden Jokowi (pemerintah) mencabut kemudahan izin investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Juga agar Badan Koordinasi Penanaman Modal mencoret industri miras dari Daftar Investasi Positif( DIP)

Dengan berkembangannya industri miras hingga ke daerah-daerah, baik industri kecil maupun besar bakal berpotensi menjadi ancaman bagi bangsa, terutama generasi masa depan.

Dan kita juga telah mengetahui bahwa fakta perihal dampak negatif alkohol bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun kesehatan manusia, dimana hampir sebahagian tindakan kriminalitas disebabkan oleh minuman keras atau alkohol

Dengan penerapan kemudahan investasi dalam UU Cipta kerja tidak lantas melonggarkan industri miras yang ada di wilyah seluruh Republik Indonesia, yang menjadi pertanyaan besar kita jikalau pemerintah menerapkan perpres ( peraturan presiden ) no 10 tahun 2021, yang sudah membuka izin untuk investasi industri miras ( minuman keras). Apakah mampu untuk menngontrol peredaran miras, saya rasa hal itu hanya berhalusinasi semata.

Baca Juga:  Vaksinasi Covid-19: Asosiasi Tambak Udang Kaur Perduli Ke Pemerintah & Masyarakat, Bupati Kaur Resfon Baik

Perpes Nomor 10 Tahun 2021 tetang izin investasi miras telah memperlihatkan Preseden buruk wajah pemerintah yang lebih mengedepankan kepertingan pengusahan ketimbang kepentingan masyrakat, yang akan merusak mental dan akhlak.

Andi wiyanda,SE sebagai Ketua PDPM kota lubuklinggau, meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak hanya memikirkan faktor ekonomi saja, sehingga abai kepada kemaslahatan masa depan bangsa khususnya generasi yang akan datang.

Di tempat terpisah bendaharah PDPM kota lubuk linggau .Efran Ronaldi ST. Juga berharap pemerintah mengkaji ulang dan membatal kan perpres no 21 tahun 2021 tentang usaha investasi miras tersebut, karna usaha ini agak sedikit bertentangan dengan budaya kita sebagai orang timur yang menjunjung tinggi nilai nilai moralitas,yang akan merusak generasi muda kita ,tutur nya

Baca Juga:  Dalam rangka HUT KOTA BUKITTINGGI yang ke- 236, Objek Wisata diBukittinggi DIgratiskan Selama Dua Hari

Nurlilah Kamsi, Mpd sebagai wakil ketua bidang keagaman PDPM kota lubuk linggau , juga mengecam dan meminta kepada presiden untuk mencabut kembali perpres tersebut , karena menurut nya hal ini akan lebih banyak mudorat ( keburukan nya) dari pada kebaikan , ujar Alumni Institut Agama Islam Bengkulu ini yang aktif sebagai dosen di kampus .

Red: MuK

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.