judul gambar

Panitia Pilkades Kabupaten Kaur Harus Konsisten

Ketua Aktivitas Bengkulu Rafflesia

Kaur, Bengkulu indonesiadetik.com – Panitia Pilkades Kabupaten tidak konsisten dengan apa yang disampaikan oleh anggota Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Kaur sendiri, dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Kaur. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kejaksaan Negeri Kaur merupakan bagian/Tim dari Panitia Pilkades Kabupaten Kaur;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Kasi Intel Kejari Kaur Gupron, dalam Konfrensi pers di Gedung Kuliner memberikan pernyataan Bahwa : “ Terkait dengan Putusan Bupati Kaur, soal pembukaan Kotak Suara Hasil Pilkades Desa Jawi. Kejaksaan Negeri Kaur dalam hal ini hanya memberikan pendapat hukum, demikian disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kaur Nurhadi Puspandoyo, SH., SH. Melalui Kasi intel, A GhuFroni, SH. MH.

Namun meski pihak kejaksaan menyampaikan hal demikian, masyarakat tidak percaya begitu saja, khususnya masyarakat Desa Jawi, karena beredar isu dimasyarakat bahwa ada pihak pihak yang paham aturan yang menggiring agar dilaksanakan Perhitungan suara ulang, untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati Kaur No. 188.4.45-374 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perselisihan /Sengketa Pemilihan Kepala Desa Jawi Pemilihan Kepala Desa Serentak Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, meskipun keputusan tersebut mendapat penolakan keberatan dari Masyarakat Desa Jawi dan Calon Cakades No. 3 dan No. 2.

Baca Juga:  ABR Ingatkan Pemda Kaur Dalam Pembuatan Putusan Pilkades Jawi

Pihak Kejari Kaur dalam Konfrensi Pers yang disampaikan melaui Kasi Intel Kejari Kaur ( Gupron) menerangkan; Pendapat Hukum ini disampaikan berdasarkan UU No. 5 tahun 1986. Pendapat ini laksanakan atau tidak bukan kewenangan Kejari, intinya Kejari hanya memberikan pendapat hukum. Selanjutnya dijelaskan Kasi Intel Kejari Kaur;

Bahwa berdasarkan Pasa 67 ayat (1) Gugataan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang digugat “ kemudian pada ayat (2) “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat di putus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Menurut ketua ABR, Aprin Taskan yanto, SE., Jika berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan atau menerangkan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, bila Panitia Pilkades Kabupaten Kaur dan/atau Pemda Kaur telah mengetahui bahwa Penggugat telah mendaptarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah memberikan tanda register nomor perkara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, LALU kenapa Panitia Kabupaten memerintahkan dan / atau membiarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jawi yang Baru yang terbentuk, yang ke absahanya diragukan, membuka kotak suara dan/atau melakukan perhitungan suara ulang?

Baca Juga:  Hotmil Qur'an Untuk Pilkada Serentak, Agar Jatim Aman Bermartabat

Seharusnya jika memang Panitia Kabupaten tidak ngotot dan juga ada kepentingan tertentu, serta memahami aturan, pihak Panitia Kabupaten dan/atau pemerintah Daerah Kab. Kaur menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Kontroversi tersebut, hingga dipastikan ada putusan sela atas permohonan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, itu baru benar. Jangan menganalisa atau menapsiran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sepotong sepotong, dalam hal ini hanya berdasarkan Pasal 67 ayat (1), tapi perlu juga dicerna apa yang maksud ketentuan Pasal 67 ayat (2) .

Hasil Hitung Ulang Hari ini 1/4/2021

Kalu ada ruang atau ketentuan yang mengatur tentang Penundaan dan dalam Gugatan Penggugat juga diajukan Permohonan Penundaan, seharusnya pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang didalamnya note bene nya ada pakar hukum, tidak tergesa gesa melaksanakan Keputusan Bupati Kaur yang Kontroversi tersebut. Begitu seharusnya.

Baca Juga:  Anev Penanggulangan Covid-19, Polres Mukomuko Gelar Rakor Lintas Sektoral

Dengan telah dilaksanakan Penghitungan Kembali Kotak Suara Pilkades di Polres Kaur oleh Pantia Pilkades Baru, yang terlihat pada Rekapitulasi yang dibuat oleh Panitia Pilkades Baru seolah-olah dilaksanakan pada tanggal (28 febuari 2021) yang sebenarnya dilaksanakan pada hari kamis tanggal I April 2021, fakta tersebut merupakan bukti bahwa Panitia Pilkades Desa Jawi yang Baru, yang melakukan pembuatan kotak suara dan perhitungan surat suara atas desakan Panitia Kabupaten, telah memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan karenanya saya selaku Kuasa Calon Kepala Desa No. 3 (Didi Haryanto) menolak Hasil Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh Panitia Pilkades yang baru yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Rita)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.