judul gambar
judul gambar

Mundur atau dimundurkan, Pilihan Buat Pejabat TSK

Sanana, IndonesiaDetik.Com – Kasus dugaan Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan melalui media Elektoronik, Plt. Kadis Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, kini mendapatkan desakan dari sejumlah Aktivis Mahasiswa dari BEM STAI Babussalam Sula, Raski Soamole dan Sudirman Umawatina. Rabu (1/9/21).

Kepada media, Raski Soamole mengatakan, Kasus dugaan Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan melalui media Elektoronik itu, Status sebagai Tersangka (TSK) atau P21.

”Harusnya pak kadis bisa elegan untuk mundur dari jabatannya untuk bisa focus menghadapi masalah hukum yang menerpa dirinya”, ujar Raski Soamole.

Menurut Dia, agar tidak menggangu aktifitas Organisasi Prangkat Daerah di lingkup Pemda Kepulauan Sula, yang dipimpinnya dan tidak terganggu kinerjanya serta terjaga wibawanya.

“Marwah Birokarasi Sula harus dijaga, kemudian bidang pendidikan di negeri ini setelah Guru dan Kepala Sekolah itu ada di Kepala Dinas Pendidikan, tidak elok jika seseorang yang menjadi Ikon (Icon) di bidang ini malah berstatus Tersangka pada dugaan perbuatan pidana,” lanjut Raski.

Baca Juga:  PPKM Level 4 Kota Medan, Tempat Hiburan Krypton dan Grand D'Blues Buka Sampai Pagi Hari Acuhkan Anjuran Pemerintah

Hal yang sama senada juga disampaikan Sudirman Umawaitina, rekan seperjuangan Presma STAI Babussalam Sula, Raski Soamole.

”Mundur atau dimundurkan, artinya jika Kadis Pendidikan sampai saat ini masih mempertahankan jabatannya harusnya Bupati mengambil langkah tegas untuk menon-aktifkan beliau, ini demi menjaga citra positif Pemda”,ucap Sudirman Umawaitina.

Terpisah, desakan mundur juga disuarakan keluarga korban dalam kasus dugaan Pengancaman yang terjadi pada Desember 2020, dengan Pelapor La Ode Onyong Ali dan Terlapor Plt. Kadis Pendidikan RH atau Rifai Haitami.

Kepada media ini, salah satu keluarga Korban atau Pelapor berinisial ES mengatakan.

”Kami berharap Hukum bisa ditegakkan dan diterapkan secara adil, terkait status TSK dan saat ini sudah P-21 berkas perkaranya, semoga Bupati Kepsul bisa bijak melihat persoalan ini, dengan di Non Aktifkan Tersangka dari jabatannya, sehingga bisa lebih konsen terhadap permasalahan Hukum yang tengah dihadapinya saat ini”, ujar ES.

Baca Juga:  Perserikatan Muhammadiah Kota Lubuklinggau Terima Tanah Hibah.

Dia berharap, Kasus Dugaan Kasus dugaan Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan melalui media Elektoronik, segera dilakukan penahanan terhadap tersangka.

”Jika diperlukan dan regulasi mengatur itu, segera dilakukan penahanan”, pungkas ES yang menjadi keluarga dekat korban yang juga sebagai pihak Pelapor.

Sementara itu Penyidik Polres Kepulauan Sula yang menangani kasus ini mengatakan jika dalam waktu dekat akan dilakukan Pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Sanana.

”Berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan dalam waktu dekat akan dilakukan Pelimpahan atau Tahap II, namun terkait penahanan, setelah Tahap II itu menjadi kewenangan JPU silahkan nanti ditanyakan langsung”, ujar Penyidik Yusri saat di Konfirmasi.

Rifai Haitami atau RH, Oknum ASN yang saat ini menjabat sebagai Plt. Kadis Pendidikan Kepsul, tercatat bukan kali ini tersandung masalah hukum, pada 2016 yang bersangkutan juga terlibat masalah hukum, hal ini kemudian bisa menjadi pertimbangan Jaksa dan Hakim saat menyidangkan Perkara ini. (R)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *