judul gambar
judul gambar

Menteri Trenggono Titip Laut Tetap Biru

menteri
 
Belitung Timur – IndonesiaDetik.Com – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan Program ‘Ekonomi Biru Laut Sehat Indonesia Sejahtera’ saat acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ke-22 di Pelabuhan  Lipat Kajang Manggar, Belitung Timur pada Selasa (26/10/21).

 Puncak acara peluncuran dihadiri Komisi IV DPR-RI Sudin,  Wagub Babel Abdul Fatah, Wakapolda Babel, Ka DKP  Babel H.Masuri,Bupati Beltim Burhanudin, Bupati Belitung H. Sahani Saleh, Forkopimda Beltim dan Belitung serta para undangan lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Roadmap ini bentuk komitmen Pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga:  Kapolres Kaur Angkat Bicara Pungli NIP Desa

menteri

“Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045,” kata Menteri Trenggono di hadapan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin,  Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah dan Bupati Belitung Timur Burhanudin.

 

Menteri Trenggono menyatakan bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga:  Polres Bukittinggi Tangkap Dua Pemuda Membawa Sabu

“Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang,” tegasnya.

Sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, Trenggono mengungkapkan, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur mulai tahun 2022. Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi.

“Kemudian di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor,” ungkap Trenggono.

Baca Juga:  DPRD Tidak Beri Izin Investor Jika Langgar Aturan

Menurutnya, dari sekitar 247 ribu hektar tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare diantaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan.

“KKP juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut,” ujar Trenggono. (Karyadi) 

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *