judul gambar

Masyarakat Kaur Menyangsikan Kinerja KPU Kabupaten Kaur

Bengkulu, Kaur, Indonesiadetik.com – Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Saat jumpa Pers ketua umum ormas aktivis Raflesia Bengkulu mengatakan saya memenuhi undangan KPUD Kaur dalam rangka klarifikasi rekomendasi Bawaslu, sehubungan dengan laporan ketua ormas aktivis Rafflesia tanggal 19 September 2020 yang ditujukan ke Bawaslu Kaur dan KPUD Kaur terkait dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang dilakukan oleh Gusril Pauzi (Bupati Kaur) petahana yang mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kaur periode 2021 sampai 2026.
Menurut Aprin dalam atau saat klarifikasi di KPUD Kaur meminta untuk mengisi formulir model PAP yang ber judul laporan dugaan pelanggaran administrasi, hal yang demikian menurut aprin jadi terasa aneh, alasannya adalah kalau semua undangannya untuk kelarifikasi rekomendasi Bawaslu, kok sekarang malah mengisi form laporan, setahu saya jelas Aprin kalau merujuk PKPU nomor 25 tahun 2013 from Model PAP digunakan saat atau bila pihak KPU sendiri yang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, silakan disimak atau dicermati ketentuan pasal 6 PKPU Nomor 25 tahun 2013 BAB II Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca Juga:  Pemda Kaur Jalin Kerjasama Dengan PT.Icon Plus Indonesia

Selanjutnya bila merujuk pasal 3 PKPU NO 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu tersebut mengatur bahwa ruang lingkup peraturan KPU tersebut antara lain: pertama menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi atas laporan ke KPU dan jajarannya, kedua: untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Artinya terhadap pelanggaran administrasi pemilu, KPU dan Bawaslu berwenang menangani, yang saya maksud maneh menurut aprin adalah: terhadap surat laporan yang saya tanggal 19 September 2020 yang saya tunjukkan langsung kepada KPU Kaur, pada tanggal 23 pihak kpu-kaur telah menjawab surat saya melalui surat nomor 335/PL.02.1-SD/1704/KPU-Kab/IX/2020 yang pada intinya surat tersebut menjelaskan terhadap laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Gusril Pauzi selaku bakal calon Bupati Kaur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur akan menunggu keputusan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur selaku penindak pelanggaran pemilu, nah bila demikian menurut aprin, KPU Kaur telah keliru meminta saya saya mengisi Form laporan model PAP, harusnya menurut Aprin merujuk ketentuan pasal l3 PKPU No.25 tahun 2013, dan Pasal 10 UU No. 10 tahun 2016, seharusnya KPU Kaur melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, atas dasar dan tindakan pihak KPU Kaur dalam menangani laporan saya dan menyikapi rekomendasi Bawaslu ujar aprin.
masyarakat sangat menyangsikan ke professionalan KPUD Kaur dalam menyelenggarakan pemilu.
Perlu juga kami sampaikan kepada KPUD Kaur terkait surat dari kementrian Dalam Negeri No. 800/5170/OTDA tanggal 7 Oktober 2020 perihal penjelasan penegakan hukum kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, yang sempat beredar dan kami sendiripun telah mendapatkan surat tersebut, kalau simak pada poin 3 huruf b yang pada intinya menjelaskan kepada KPU Kaur bahwa substansi pengaturan dalam ketentuan pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang lingkup kewenangannya merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri adalah khusus mengenai persetujuan tertulis menteri Dalam Negeri sebagaimana pasal 71 ayat 2 yang mengatur bahwa Gubenur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, karena inti dari pada surat tersebut ada pada poin 3 (tiga) huruf b. Jelasnya menurut Menteri dalam Negeri kewenangan Menteri dalam Negeri terkait dengan Pasal 71 undang-undang No. 10 tahun 2016 hanya sebatas mengenai persetujuan tertulis, artinya bisa menganulir ketentuan pasal 10 uu no.10 tahun 2010 dan PKPU nomor 1 tahun 2013 ,tegas Aprin. (Amli)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.