LSM LIPPAN JAYA Laporkan Kades Nakal

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – Fungsi Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di era reformasi merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertumbuhan LSM dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya.

Lewat organisasi yang didirikannya, salah satu berbentuk LSM, masyarakat mampu tampil sebagai elemen di luar struktur formal kenegaraan yang turut menjadi pihak yang melakukan kontrol terhadap proses kebijakan publik.

Selain itu, organisasi itu juga berperan sebagai lembaga non-partisan yang memiliki peluang untuk menjadi kelompok penengah dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan peran serta masyarakat yang terwakili oleh lahirnya ide membentuk suatu LSM.

Olehnya pemerintah seyogyanya membuat suatu regulasi hukum dari LSM sehingga tercapai atau terjalin hubungan sebagai mitra atau wahana Control Social ditengah-tengah masyarakat seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta juga dikuatkan dengan regulasi hukum terhadap persoalan korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. LSM dituntut lebih proaktif dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi. KATA KUNCI. Fungsi Pengawasan, LSM, Korupsi.

Berkaitan dengan fungsi sebagai pengawasan, LSM LIPPAN JAYA resmi melaporkan oknum kades nakal di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kaur ke Kajari Bintuhan. (8/4/21)

Ketua DPC LSM LIPPAN JAYA, Asep Rianto menjelaskan;

“Benar pada hari ini kami resmi membuat laporan pengaduan salah satu oknum kades di wilayah pemerintah kabupaten kaur hanya saja kami belum bisa menyebutkan desanya”, jelasnya. (8/4/21)

Asep menambahkan; “hal ini sesuai fungsi kami sebagai pengawasan atau kontrol dalam penyelenggaraan negara, bila itu kami temui adanya indikasi merugikan keuangan negara, ya kami laporkan karena mereka telah memakan hak yang bukan milik mereka”, tuturnya.

(Yayan)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *