Lambannya penanganan PNS nakal-Perindagkop-UKM Kabupaten Kaur

Bengkulu Kota , indonesiadetik.com – Masih panas berita seorang pejabat Inisial HR yang bertugas di Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Kaur ditahan pihak berwajib yakni Polda Bengkulu dengan dugaan melakukan tindak pidana. Namun sayang dibalik sayang sampai dengan turunnya berita ini, kepastian penahan pejabat Inisial HR belum diketahui secara detil. Sebagaimana diungkapkan Sekretaris Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Kaur saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, saya sudah koordinasi dengan kepala dinas, katanya supaya berkirim surat ke inspektorat biarlah orang inspektorat yang turun buat LHP. Hasil itu akan menjadi bahan BKD-PSDM Kabupaten Kaur sebagai bahan BINAP.

Sedangkan pemberitahuan dari kepolisian belum ada dan kamipun tidak menjemput bola mengenai HR tersebut karena itu sudah kami serahkan ke inspektorat, tambah sekretaris.(21/2/2021)

Dari konfirmasi ini, perlu kami sampai secara regulasi yang ada. Bahwa pabila PNS diduga terjadi pelanggaran disiplin maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama kali adalah atasan langsung seperti yang diatur pada Pasal 23 PP.53/2010.

jika dalam pemeriksaan, dugaan pelanggaran disiplin benar terjadi, maka sepanjang hukuman yang setimpal dengan pelanggarannya, maka hal tersebut masih menjadi kewenangan atasan langsung dan wajib memberikan hukuman.

Namun begitu, apabila menurut pertimbangannya jenis hukuman yang setimpal untuk PNS tersebut telah menjadi kewenangan atasan yang lebih tinggi, maka berdasarkan pasal 24 PP.53/2010 atasan langsung wajib melaporkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada atasannya, dilampiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti yang ada.

Hal yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik adalah bila atasan langsung yang telah mengetahui dugaan pelanggaran disiplin bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan, maka atasan tersebut sebenarnya dapat juga dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan jenis hukuman yang harus dijatuhkan kepada PNS bawahan yang melanggar tersebut. (Yyn)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *