judul gambar

KPUD Kaur, Diperkirakan Akan Tumbang Dalam Sidang Kode Etik DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

Bengkulu, Provinsi Bengkulu, indonesiadetik.com – Polemik hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaur terkait pelanggaran peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur peridoe 2020- 2024 yang tidak segera ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Kaur, cukup menyita perhatian masyarakar yang tergabung dalam ” Pemuda Peduli Masyarakat Kabupaten Kaur” yang telah melaporkan KPUD Kabupaten Kau ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada Bawaslu Provinsi Bengkulu.

ketika wartawan indonesiadetik.com mengkonfirmasi hal tersebut ke Ibu Fatimah Siregar S.Pd. M.Pd yang juga merupakan anggota Majelis Pimpinan Sidang DKPP Provinsi Bengkulu pada ruang kerjanya di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kamis (5/11/2020), menjelaskan seyogyanya dari hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaur segera dilaksanakan oleh Komisioner KPUD Kabupaten Kaur, agar tidak menimbulkan gejolak pada tataran penyelenggara Pilkada Kaur 2020, biarkanlah perosesnya berjalan sesuai mekanisme dengan PKPU ( Peraturan Komisi Pemilihan Umum), sehingga tuntutan masyarakat akan pelanggaran salah satu peserta Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Kaur yang notabene calon petahana atau Cabup Gusril Pauzi, yang dalam rekomendasi Bawaslu Kaur memenuhi unsur pelanggaran untuk selanjutnya di diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur pada periode 2020- 2024.

Lebih Lanjut Fatimah Siregar, S.Pd, M.Pd menjelaskan bola panas yang telah dikeluarkan dalam bentuk Surat Rekomendasi Bawaslu Kaur, laksanakan saja oleh KPUD Kaur, nanti pihak Cabup dan Cawabup yang tergugat tentunya akan melakukan langkah pemebelaan secara hukum, biarkan proses hukumnya berjalan, jangan bola panas ini ditahan oleh KPUD Kaur, ungkapnya secara tegas.

Baca Juga:  Gelar Pasukan Oleh Forkopimda JatimTegakan Disiplin Prokes Dan PPKM

terkait laporan masyarakat yang telah melaporkan KPUD Kabupaten Kaur ke DKPP Bawaslu Provinsi Bengkulu, hal itu ia jelaskan sudah selesai tahap formil berupa kelengkapan administrasi pelaporan, dan sekarang sudah masuk tahap materil yakni analisa pembuktian berkas administrasi yang dimasukan.

secara terbuka dan transparan tahapan proses untuk sidang DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada pelaporan masyarakat tersebut dapat juga dilihat pada situs DKPP RI, lihat pada point pelanggaran, nanti akan terlihat status laporan masyarakat tersebut, tutur Fatimah.

Untuk pelaksanaan waktu sidang DKPP pada laporan masyarakat terhadap KPUD Kaur, diperkirakan dua (2) minggu lagi akan segera dilakukan, mengenai tempat ada kemungkinan dilaksanakan pada kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu atau di Polda Bengkulu.

Baca Juga:  Solok Raih Juara Umum Jam Gadang Open Tournament Kungfu 2022 di kota Bukittinggi

Disinggung perihal pelanggaran kode etik apa yang akan diterapkan pada Komisioner KPUD Kaur yang tidak menjalankan Surat Rekomendasi Bawaslu Kaur, Fatimah Siregar, S.Pd. M.Pd menuturkan “tergantung pada fakta persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apakah nantinya diberhentikan dari anggota komisioner KPUD Kaur atau tidak itu akan diputuskan oleh majelis pimpinan sidang DKPP. (Parizal)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.