judul gambar

Konflik Di Lahan HGU PT. Air Buluh Estate (ABE) Semakin Bertambah Belum Ada Titik Temu

MUKOMUKO – indonesiadetik.Com, Berawal dari Tokoh masyarakat yang tergabung dalam,”Tim 6 Menggugat,”Konflik dugaan PT. ABE yang mengarap HGU PT. Bumi Kakao Lestari (BKL), hingga saat ini semakin bertambah belum ada titik temu. Dimana sejak pertama pertemuan dengan Tim 6 Menggugat sampai sekarang belum ada titik terang. Jum’at 25 November 2022.

 

 

Mengacu kepada Berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu 13 Juli 2021 Nomor 525/926/B-11 2022 kepada Bupati Se Provinsi Bengkulu, Tetang Monitoring dan Evaluasi IUP dan IUP-B Pada Lahan HGU yang Berkenaan dengan banyaknya pengaduan masyarakat desa penyangga Perusahaan perkebunan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Perusahaan Perkebunan Budidaya (IUP-B) dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.

 

 

Dengan Hal ini Tokoh Masyarakat yang tergabung ,”Tim 6 Menggugat,” mereka melakukan peyampain pembahasan permasalahan di HGU PT Agro Air Buluh Estate yaitu.

 

 

 

*. Perpanjangan HGU PT. ABE Harus Mendapat dukungan dari Masyarakat Desa Penyangga, ada beberapa Desa yang mencabut dukungan, Maka dalam Prosesnya (Tidak Sah).

*.Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.ABE Diduga tidak sah

Baca Juga:  BLT DD Bantu Warga Tanjung Kurung Terdampak Covid-19

*.Izin Komoditi PT. Agro Air Buluh Estate (ABE) yang Notabe GHU Awalnya Milik PT. Bumi Kakao Lestari (BKL) dengan Komoditi Kakao (Coklat) di Take Over ke PT. Agromuko Air Buluh Estate dengan Komoditi yang di tanam sekarang adalah Kelapa Sawit.

*. Daerah Aliran Sungai (DAS) PT. Air Buluh Estate Tidak mentaati Aturan Lingkungan Hidup (LH) dan membawa dampak mengakibatkan banjir bandang di Desa Penyangga (Desa Air Buluh).

*. Kalo Izin HGU PT. ABE memakai Izin HGU PT. BKL berarti Luasnya adalah 2.500 Ha. Diduga melebihi Luas Hektar Mendesak BPN mengukur Ulang HGU PT. ABE.

*.Perusahaan perkebunan pemegang IUP wajib membangun kebun masyarakat dengan luas 20% dari luar areal IUP yang dimiliki.

 

Salah seorang warga Desa Air Buluh dan juga mantan dari Karyawan Perusahaan PT. Agro Air Buluh Estate saat yang tergabung dalam Tim 6 Menggugat dikonfirmasi, Saripudin menyampaikan kegiatan yang mereka lakukan tersebut merupakan aksi bersama untuk meminta pemerintah segera menyelesaikan pembahasan permasalahan di HGU PT ABE diatas HGU PT BKL.

Baca Juga:  Cemari Lingkungan Yayasan Srikandi Lestari mengkampanyekan PLTU batubara langkat untuk menghentikan proyek

 

Saripudin meminta pihak perusahaan PT.ABE yang menduduki HGU PT BKL juga bisa konperatif dan terbuka memperlihatkan legalitas dasar mereka bisa masuk dan menduduki eks HGU PT BKL.

 

 

 

‘’Kita minta PEMDA Mukomuko itu panggil pihak PT.ABE tanya apa dasarnya mereka menggarap eks HGU PT BKL ini. Kalau memang mereka punya legalitas yang sah tunjukan kepada kami selaku warga sekitar perusahaan, agar tidak terjadi konflik diantara perusahaan dan warga’’ Jelas Saripudin .

 

Sementara itu, Wakil Ketua Ormas DPC Profesional Jaringan Mitra Negara (Projamin) Pro Jokowi Ma’ruf Amin Kabupaten Mukomuko, Almadinah menekankan agar pemerintah secepatnya mengambil tindakan untuk penyelesaian konflik yang tengah terjadi tersebut.

‘’Saya minta pemda mukomuko cepat panggil pihak perusahaan dan warga serta SKPD yang terkait lainnya, buka kebenaran yang di sampaikan oleh warga tersebut. sampaikan kepada warga secara terbuka, Tentang izin PT. ABE di atas eks HGU PT BKL ini saya harapkan PEMDA juga ambil sikap’’ Tegas Almadinah.

M.Jais mantan kepala Desa Air Buluh juga menyampaikan menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan tindakan kekecewaan kepada PEMDA sebab asfirasi mereka lambat disikapi Sekaligus mengajak mari kita menghadapi permasalah ini dengan kepala dingin mudahan PEMDA bisa menindak lanjuti tuntutan kita ini,”tutup M.Jais.

Baca Juga:  Polres Bengkulu Dalami Laporan KDRT, Suami Aniaya Istrinya

 

 

Menanggapi hal ini dari pertemuan beberapa Minggu bulan yang lalu pihak Manajemen perusahaan PT Agro Air Buluh Estate (ABE) Estate Manager Asep “.Menyampaikan pertama terimakasih atas kunjungan dari Masyarkat Tim 6 Menggugat ini mengenai hal tentang yang di sampaikan ini saya belum bisa menjawab dikarenakan untuk permasalahan Izin dan legalitas lainya kita di perusahaan ini ada bagian yang menanganinya yaitu bagian legal,” jelas Asep

 

Untuk Daerah aliran sungai (DAS) kalo tidak salah aturan itu tahun dua ribu ke atas tebitnya sedangkan tahun tanamnya tahun berapa,” ujar asep

 

 

Turut hadir dalam pertemuan tesebut pihak perusahaan Estate manager, Askep Asisten Kepala, pihak keamanan Security masyarakat yang tergabung dalam Tim 6 Ormas Projamin dan media . (Almadinah)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.