judul gambar

Koalisi Masyarakat Peduli Kaur Demo KPUD Kaur

Bengkulu Kaur, Indonesiadetik.com – Koalisi Masyarakat peduli Kaur berunjukrasa Ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kaur Senin tanggal 26 Oktober 2020 menurut KPUD mundur.
Dalam orasinya Koalisi Masyarakat peduli Kaur menginginkan KPUD mundur dari jabatannya, karena tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaur bahwa calon Bupati Petahana Gusril Pauzi yang telah melanggar undang-undang Pasal 71 Nomor 10 tahun 2016

Ayat 2.
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Ayat 3.
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Ayat 5.
Dalam hal Gubernur atau wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Dalam keterangan Pers Kordinator Aksi Asep mengatakan KPUD Kaur menjalankan Amanat Perundang-undangan yang berlaku, KPUD Kaur jangan mau di interfrensi dari pihak manapun, KPUD diminta untuk Pleno ulang terkait Rekomendasi Bawaslu Kaur yang telah merekomendasikan Calon Bupati Petahana Gusril Pauzi untuk di diskualifikasi.

Dalam orasinya Amli meminta KPUD Kaur yang tidak menjalankan amanat Perundang-undangan yang Berlaku di copot dari jabatannya, 1. Mexxy Rismanto 2. Yuhardi 3. Sirus Legiyati.
Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan meminta keadilan di KPU RI, Bawaslu RI, Mentri Dalam Negeri.
Karena berdasarkan keterangan Menteri Dalam Negeri melalui webiner beberapa hari yang lalu Tito Karnavian mengatakan yang boleh diganti Pejabat adalah 1. Pejabatnya lagi Kosong 2. Pejabatnya meninggal Dunia 3. Pejabat lagi tersandung Hukum itupun harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri selain itu tidak diperbolehkan. (amli)

Bagikan :
Baca Juga:  Lepas 37 Perwira Penerima LPDP, Kapolri: Jadikan Bekal Untuk Bangun Indonesia Lebih Maju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.