judul gambar

Ketua Forum Wali Nagari se-Sumatera Barat Apresiasi Peran Ketua PPKHI Bukittinggi Wujudkan Nagari Tangguh

Padang, indonesiadetik.com – Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat, Dr (cand). Zul Arfin, S.Sos., M.M., apresiasi peran Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H.dalam mewujudkan Nagari Tageh (Tangguh) di Bidang Hukum, hal ini diucapkannya pada acara Capacity Building yang bertemkan “Upaya Peningkatan Peran Bhabinkamtibmas dan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Perikanan, Peternakan, serta Keimanan Guna Meningkatkan Taraf Hidup Ketahanan Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.

“Kita apresiasi peran Ketua PPKHI Kota Bukittinggi adalam mewujudkan Nagari Tageh di Bidang Hukum. Di mana masyarakat dan aparatur nagari kita harus kita bekali pula dengan hukum adat dan hukum konvensional,” kata Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat di Padang, pada Kamis, (7/4/2021).

Baca Juga:  Warga Resah, Dan Mendesak PEMKO Medan Agar Dipercepat Normalisasi Parit di Jalan Karya

“Ketua PPKHI Kota Bukittinggi berperan dalam studi dan praktek dibidang hukum dalam mewujudkan Nagari Tangguh di bidang hukum. Salah satunya dengan mengadakan Sekolah Hukum Adat Minangkabau (SAHAM). Hukum secara studi dan praktek perlu kita pelajari agar kasus-kasus hukum di nagari dapat diselesaikan secara non – litigasi saja, dengan skema win-win solution,” lanjut Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat yang baru terpilih ini untuk periode 2021 – 2024.

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi juga mengapresiasi serta berterima kasih kepada Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat karena peduli dengan penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat adat Minangkabau secara mediasi, karena sejatinya hukum pidana itu adalah upaya terakhir (ultimum remedium).

Baca Juga:  Bantuan Anak Sekolah PIP, Bank BRI Ramai Dikunjungi Warga

Alumni Universitas Indonesia ini juga mengatakan, “Penyelesaian masalah dengan pendekatan luar pengadilan atau dalam forum mediasi terlebih dulu sebelum upaya penyelesaian sengketa lainnya. Sangat menguntungkan untuk masyarakat adat Minangkabau. Dengan mencoba mediasi terlebih dahulu sebelum bersengketa ke pengadilan, akan menghemat waktu, dan biaya. Apalagi dengan adanya kebijakan Polri yang menyatakan tak ada lagi kewenangan penyidikan bagi 1.062 kepolisian sektor (polsek). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,” tutupnya. (Yori Herino)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.