judul gambar

Kejari Lamban Tangani Dana Hibah KPUD Kaur

kpud
Indonesiadetik.com – Banyak nya tudingan masyarakat yang menilai kejaksaan negeri kaur lamban bahkan tidak serius mengusut kasus dugaan korupsi terhadap dana hina di KPUD Kaur sejak 2020 lalu dilaporkan ke kejari hingga kini tak ada tanda-tanda peningkatan yang nyata. Jumat, 21/01/2022.

Dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi yang jitu, yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak, BUKAN sekadar pencitraan doank!!!

Menurut Ketua ABR Kabupaten Kaur (Aktifis Bengkulu Rafelisia) Arjus Purnama, S.H. “Bahwa Kinerja Kejari kaur dalam Penangani Kasus Korupsi masih memperihatikan dan terkesan tidak professional, ambil contoh  kasus korupsi Dana Hibah KPUD Kaur tahun 2010 yang telah ditetapkan tersangkanya hingga hari ini tidak jalan dan tak tak tahu ujung pangkalnya lagi, sudah tak terhitung para saksi dipanggil untuk beberapa kali terkait kasus tersebut, kalau kasus tersebut diributkan lagi di media sosial, baru pihak kejari memanggil lagi para saksi-saksi, ya begitulah seterusnya”.

“Berdasarkan pertimbangan riwayat penangan kasus korupsi sebelumnya, saya tidak yakin dan pesimis kalau kejari Kaur dapat menindak lanjuti lagi kasus dugaan Korupsi Di KPUD Kaur yang baru baru ini (jilid II). Buktikan saja, dan mari kita saksikan bersama seperti apa finalnya. Mari kita ingat kembali kebelakang bagaimana hebohnya penanganan kasus kasus korupsi pertama kali dimulai, namun setelah itu  kasus terebut jalan di tempat”, lanjutnya.

Baca Juga:  Alfamart dan Indomaret Kelurahan Muara Beliti Mengalami Kelangkaan Minyak Goreng

Selanjutnya Arjus Purnama membeberkan: Kejaksaan sebagai pengendali perkara (Dominus litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Bahwa kejaksaan mempunyai peran menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme atau KKN. Sudah seharusnya  dengan peran dan fungsi yang dimiliki pihak Kejaksaan, penanganan kasus-kasus korupsi ditangani dengan benar dilakukan secara lebih optimal dan profesional, agar upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peresiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan korupsi dapat tercapai, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Baca Juga:  Geliat Bisnis Properti Perumahan Bersubsidi Di Kota Bengkulu

kpud

Bagaimana pihak Kejaksaan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyakat, bila dalam pelaksanaan penegakan hukum terkesan tebang pilih, kasus korupsi dengan potensi kerugian Negara yang cukup besar dibiarkan (tidak jalan) sementara dugaan korupsi dengan potensi kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipaksakan dan akhirnya terdakwa bebas (kasus Asmawi, S.Ag). Untuk diketahui oleh pihak Kejaksaan Negeri Kaur Khususnya, bahwa peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi bukan saja merupakan Hak, tetapi lebih dari itu adalah merupakan Kewajiban masyarakat untuk menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, oleh karena itu pihak Kejaksaan Kaur tidak boleh anti keritik, penanganan kasus korupsi itu harus terbuka tidak boleh ditutup-tutupi, agar mempunyai dampak yang baik seperti yang diharapkan pemerintah.

Peran serta Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas. Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Peminat Paser Ikan Di Megang Sakti Meningkat

Peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi. Ujar Arjus Purnama mengakhiri pembicaraan.

Sementara menurut Kasi Intel Kejari Kaur Carles Aprianto, SH., M.H. Kita tetap jalan terhadap dana hibah KPUD Kaur, namun masih melengkapi bukti bukti agar nanti kalau sudah lengkap bisa dinaikan statusnya, dan kita pasti memberitahukan terhadap awak media, Jelas Carles.

 

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.