judul gambar
judul gambar

Kasus BPD dan Kades, Mesti Diselesaikan Pinta Aktivis Hukum Pultab Kepada Bupati dan DPRD

kasus
Sanana Maluku Utara IndonesiaDetik.Com – Kasus perselisihan antara Kepala Desa dan BPD di kabupaten Pulau Taliabu akhir akhir ini kian marak dan terjadi di beberapa Desa, herannya sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kearah yang lebih baik. Hal ini di sampaikan salah seoorang Aktivis Hukum Pulau Taliabu sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Pulau Taliabu, Edy Hasim,SH.MH kepada media IndonesiaDetik.com, Senin (01/11).

Kasus perselisihan antara BPD dan kepala desa akhir akhir ini dipulau Taliabu seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD, ini cukup ironis beberapa kepala desa menahan tunjangan BPD Dengan alasan tidak aktif dan jarang Masuk kantor, ini sudah terjadi di desa tunami, nunca sekarang di bapenu yang iroisnya itu berjalan secara berbulan bulan.

Baca Juga:  NU Bengkulu Adakan Madrasah Kader dan Launching Koin Muktamar

“Jika kasus BPD dan Kades ini dibiarkan oleh pemerintah tingkat atas tanpa ada usaha untuk meluruskan tugas dan fungsi dari masing-masing baik kepala desa dan BPD saya hawatir nanti bisa menimbulkan gesekan di tengah tengah masyarakat,” ujar Edy Hasim.

Karena itu, Edy Hasim sarankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD, Bagian Pemerintahan serta Komisi I DPRD Pulau Taliabu untuk meluruskan hal ini sehingga tidak berkepanjangan.

“Struktur BPD bukan musuh kepala desa atau bahkan musuh pemerintah daerah ini adalah struktur pemerintahan yang sah,
Perselisihan antara BPD dan kades yang terjadi secara berulang Ulang ini merupakan salah satu kegagalan eksekutif dan legislatif kabupaten pulau Taliabu dalam menjalankan fungsi dan pelayan terhadap masyarakat. Ungkap Edy Hasim. (Ris)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *