judul gambar

Jubir FMOK Kecewa: DPRD Kaur Tidak Tegas

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – Forum Media Online Kaur telah melakukan demonstrasi ke kantor DPRD Kaur terkait biaya publikasi dan permasalahan hukum di pemerintahan kabupaten kaur. (5/4/21)

Perwakilan FMOK diterima oleh Komisi I DPRD untuk Rapat Hearing antara Forum Media Online Kabupaten Kaur yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaur, Juraidi, S.Sos. (Senin 5/4/2021)

FMOK Kabupaten Kaur merasa kecewa dengan DPRD Kaur yang tidak tegas dan tidak berani menggunakan senjata pamungkas yakni Hak Angket dan Interplasi.

Dikatakan Juru bicara dari FMOK, Aprin Taskan Yanto, SE., M.Si.

“Kecewa berat dengan hasil hearing hari ini, kurangnya keperpihakan kepada masyarakat karena kita sudah menyampaikan fakta di lapangan. Seperti ketidaktegasan DPRD kaur mengenai PT. Desaria melakukan teks over dengan PT. Treenity. Apakah harus menunggu pertumpahan darah antara sesama warga kaur, seharusnya DPRD Kaur harus mengambil sikap tegas dan cepat dan kalau memang untuk kepentingan masyarakat kaur, kenapa tidak berani menggunakan hak angket dan Interplasi atau malah sebaliknya kami mempertanyakan ketidakberanian itu, ada apa terhadap DPRD Kaur. Oleh karena saya dan JUBIR FMOK lainnya sangat kecewa”, tuturnya. (5/4/21)

Baca Juga:  Maju Pilkades, Rochmat Nugroho Ingin Ciptakan Pelayanan Berkualitas Yang Berkarakter Agamis

Masih menurut Aprin; dalam rapat tadi, DPRD Kaur sudah tau bahwa RT/RW belum ada. Tetapi kenapa izin-izin seperti SIUP dan lain-lain bisa keluar. Kembali lagi ke Hak DPR, gunakan hak angket dan Interplasi itu, DPRD kaur kan sebagai kontrol atau pengawasan kinerja pemerintah, dimana fungsi pengawasan itu.

Diujung wawancaranya, Aprin menambahkan; DPRD kaur tidak tegas menanggapi rekan-rekan media online kaur terhadap penentuan nilai biaya publikasi yang selama ini satu juta lima ratus menjadi tiga ratus. DPRD kaur tidak perlu lagi meminta RAB dari media online karena itu semua sudah dimasukkan disetiap SKPD termasuk di Kantor DPRD kaur itu baik tawaran terendah, sedang dan tertinggi. Saya minta kepada DPRD Kaur Komisi I, jika tidak ada keputusan sesuai keinginan media online terkait biaya publikasi, kami akan melakukan langkah yang lebih besar lagi, Tutupnya.

Baca Juga:  Pengetatan Penyekatan Di Pos Check Poin Wilkum Polres Pasuruan Kota

(Yayan)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.