judul gambar

Jaksa KPK Hadirkan 7 Saksi Di Sidang Pemberi Suap Edhy Prabowo

Jakarta, indonesiadetik.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tujuh orang saksi dalam sidang kedua pihak pemberi suap kasus dugaan siap izin ekspor benih lobster.

Pihak pemberi suap yang dimaksud adalah Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

“Ada tujuh saksi yang dihadirkan,” ujar Jaksa Ali Fikri yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK kepada Kantor Berita Politik RMO, Rabu pagi (17/2).

Sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU ini akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu siang (17/2).

Suharjito yang merupakan pihak pemberi suap ke Edhy Prabowo (EP) saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri sebelumnya telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU KPK.

Baca Juga:  PU Kaur, Pembangunan Rabat Beton Diduga Tidak Sesuai RAB

Suharjito diduga memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi berupa uang seluruhnya 103 ribu dollar AS dan Rp 706.055.440 kepada Edhy.

Pemberian uang itu melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus (Stafsus) Edhy, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi selaku anggota DPR RI yang juga istri Edhy dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

“Dengan maksud supaya Edhy Prabowo melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor benih bening lobster kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama yang bertentangan dengan kewajiban Edhy Prabowo,” ujar Jaksa Ali Fikri, Kamis (11/2).

Baca Juga:  Ruko Di Jalan S. Parman, Padang Jati, Kota Bengkulu “Dilalap Si Jago Merah”

Atas perbuatannya itu, Suharjito didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dan dakwaan kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (Asty)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.