judul gambar

Inspektur Daerah Kaur, Belum Memproses Oknum HR Pejabat Kaur

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – Lambannya penanganan seorang pejabat Inisial HR yang bertugas di Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Kaur ditahan pihak berwajib yakni Polda Bengkulu dengan dugaan melakukan tindak pidana. Namun sayang dibalik sayang sampai dengan turunnya berita ini, pihak inspektorat daerah belum melakukan langkah secepatnya proses hukuman disiplin terhadap pejabat tersebut.

Inspektur daerah kabupaten kaur Bapak Tree Marnope, S.Pd. menjelaskan: “memang surat dari Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Kaur telah menyampaikan surat beberapa Minggu yang lalu terkait salah satu pejabat yang tersandung kasus dan kasus ini tidak ada hubungannya dengan kantornya/jabatannya dan pemerintah daerah. Sampai saat memang belum dibentuk Tim karena lagi sibuk sekaligus menunggu hasil keputusan incrha tetapi ini akan kami lakukan secepatnya untuk BAP terhadap dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Kaur mengenai ketidakhadiran sdr HR, surat-surat teguran atasnya”, jelasnya. (01/3/21)

Baca Juga:  Pasar Karang Ketuk Pasuruan Kebakaran. 82 Bedak/Kios Ludes Di Lalap Jago Merah

Inspektur daerah menambahkan: “jika hukumannya nanti lebih dari 2 tahun, maka penjatuhan hukuman disiplinnya sangat berat sekali”, tambahnya.

Dari konfirmasi ini, perlu kami sampai secara regulasi yang ada. Bahwa apabila PNS diduga terjadi pelanggaran disiplin maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama kali adalah atasan langsung seperti yang diatur pada Pasal 23 PP.53/2010.

jika dalam pemeriksaan, dugaan pelanggaran disiplin benar terjadi, maka sepanjang hukuman yang setimpal dengan pelanggarannya, maka hal tersebut masih menjadi kewenangan atasan langsung dan wajib memberikan hukuman.

Namun begitu, apabila menurut pertimbangannya jenis hukuman yang setimpal untuk PNS tersebut telah menjadi kewenangan atasan yang lebih tinggi, maka berdasarkan pasal 24 PP.53/2010 atasan langsung wajib melaporkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada atasannya, dilampiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti yang ada. Di samping itu, jika secepatnya dilakukan pemeriksaan kepada Sdr HR, jika kemungkinan ditemukan dugaan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya, maka ini akan menambah kerugian keuangan negara.

Baca Juga:  Kapolresta Pasuruan Tinjau Kampung Tangguh Bersama PJU.

Hal yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik adalah bila atasan langsung yang telah mengetahui dugaan pelanggaran disiplin bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan, maka atasan tersebut sebenarnya dapat juga dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan jenis hukuman yang harus dijatuhkan kepada PNS bawahan yang melanggar tersebut. (Yayan)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.