judul gambar
judul gambar

Hasil RDP Tentang BUMD Beltim, Ini Penjelasannya

Suasana RDP Ttg BUMD Beltim (11/10/2021)

Belitung Timur – IndonesiaDetik.Com – Minyakapi hasil RDP  tentang BUMD Belitung TImur yang di gelar DPRD Belitung Tmur pada Senin 11 Oktober 2021 serta permasalahan yang sedang di hadapi oleh BUMD Beltim, 

Menurut Rudi Juniwira Koordinataor Wadah Kajian Strategis Pembangungan Daerah Belitung Timur bahwa keputusan politik yang di ambil DPRD dengan menunda penyertaan modal tahap II sampai ada keputusan terkait kerugian yang di alami BUMD priode 2017-2020 di nilai cukup bijaksana dan tepat.

Demikian  rilis yang disampaikan Koordinator Wadah Kajian Strategis Pembangunan Daerah Belitung Timur pada Selasa (12/10/2021)

Ini dalam rangka menyelamatkan keuangan daerah. Karena sesuai tujuan di bentuknya BUMD salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah yang tentunya akan menjadi salah satu sumber PendapATan Daerah,”Ujar Rudi.

Rudi Jw Wakasbangda Beltim

Rudi mengatakan, dalam RDP tersebut jelas dinyatakan  oleh Direktur Utama  periode 2015-2020  bahwa BPK pada tahun 2016 sudah memberikan SP dari BPK terkait tidak dilakukan audit internal, kemudian tahun 2017 hasil audit internal menyatakan ada ketugian sebesar 600 juta pada tahun 2016 dikarenakan belum adanya kegiatan pada tahun 2016. 

Baca Juga:  Ketua LSM Fakta,Minta Gubernur Ganti ABP Sebagai Jubir GTPP Covid-19 Provinsi Bangka Belitung.

Dan terungkap juga pada tahun 2017 BUMD Beltim menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar di Belitung TImur sebesar 16 Milyar.Dari fakta ini sebenarnya sudah bisa di lihat benang merahnya dimana. 
Seharusnya hasil audit inernal pada tahun 2017 untuk tahun operasional 2016 bisa dijadikan bahan evaluasi untuk tahun 2017 nya,” ujar Rudi
 
Hasil audit tersebut tentunya digunakan oleh komisaris dan pemegang saham dalam hal ini pemerintahan daerah untu mengevaluasi BUMD. Karena pesoalan BUMD ini sebenarnya muncul sejak tahun 2016, dengan belum adanya kegiatan atau bisnis yang dilakukan dalam 1 tahun. 
Seharusnya sejak di dirikan BUMD sudah punya core bisnis atau usaha pokok untuk dijalankan. Sementara uang operasional sudah di keluarkan. Jadi apa dasarkan mereka mengeluarkan uang operasional kalau kegiatan belum ada,” kata Rudi,

Baca Juga:  Komisi I Dan Wakil Ketua DPRD Meranti Lakukan Monitoring ke Kecamatan Rangsang Pesir

Selanjutnya Ungkap Rudi,   bagaiamana hasil audit internal pada tahun operasional 2017, 2018 sampai tahun 2020. Kalau Audit internal itu dilakukan secara obykjtif dan sungguh-sungguh tentunya persoalan BUMD tidak akan berlanjut terus terutama menyangkut kerugian. Karena audit internal ini meliputi 3 jenis yaitu audit Opersasional, audit keuangan dan audit kepatuhan, jadi evaluasi operasional usaha, evaluasi transaksi keuangan dan evaluasi terhadap kepatuhan akan aturan perundang-undangan ini bisa menjadi pedoman bagi semua pihak untuk menjalankan usaha tahun berikutnya,”tandas Rudi.

Sebenarnya sesuai dengan kwenangan DPRD, kita berharap sebelum RDP, DPRD bisa membaca dan mencermati hasil audit internal setiap tahunnya. 
Bahkan kalau tidak salah pada tahun 2020 Bupati pernah meminta inspektorat untuk melakukan audit terhadap BUMD dan kemudian muncul angka kerugian sebesar 1,6 Milyar. 

Nah disini tidak pernah di ungkap kerugian tersebut di sebabkan oleh apa, ini yang menyebabkan persoalan tidak selesai. Karena kalau diketahui penyebab kerugian tersebut oleh karena misalnya direksi yang salah mengambil kebijakan bisnis maka sesuai dengan aturan perundang-undangan   menjadi tanggung jawab direksi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut. 
Dan itu harus di putuskan dalam RUPS tentunya. Jadi dalam hal ini saya berpendapat persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab direksi tetapi juga tanggung jawab komisaris dan pemegang saham, “ katanya

Baca Juga:  Pasar Mingguan Kecamatan Ilir Talo Butuh Perhatian

Terkait langkah DPRD Beltim yang akan membawa ini ke BPK, tentunya akan membutuhkan waktu dan energy yang banyak, karena kerugian BUMD ini belum diketahui penyebabnya apa, kecuali ada dugaan tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya memang harus ada kerugian Negara, itu baru bisa di mintakan BPK untuk menghitungnya. Jadi saya rasa langkah ke BPK kurang tepat,” Pungkas  Rudi. ( Karyadi) 

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *