judul gambar

Gundul Terus Mencari Keadilan Ke DKPP Dan Mendagri

Aprin Taskan Yanto

Jakarta & Kaur, indonesiadetik.com – Tidak puas dengan keputusan KPU Pelapor Aprin Taskan Yanto,. SE,.M.Si dan AHMAD KABUL, SH. Advokat/ Pengacara dan Konsultan. Hukum yang berkantor pada AHMAD KABUL, SH yang selanjutnya bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2020, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Klien kami:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh 9 Propinsi 37 Kota dan 224 Kabupaten dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu adalah salah satu Kabupaten yang melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur pada tanggal 23 September 2020 menetapkan 2 (dua) pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yaitu Nomor Urut 1. GUSRIL PAUZI – MEDI YULIARDI (GM), dan Nomor Urut 2. H. LISMIANTO- HERI HARUN (BERSERI).

2. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Bupati Kaur GUSRIL PAUZI (Bakal Calon Petahana) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4.45-693 Tahun 2020 prihal melakukan mutasi jabatan terhadap JON HARIMOL, S.Sos.,M.Si dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu dan pada tanggal 18 September 2020 keluar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821/45/BKD-PSDM/KK/2020 atas nama Ir. BY WIADI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur.

Baca Juga:  Digeruduk Menyoal Kasus BOP Dan TPA Kejaksaan Bantah Istilah APH Lokal


3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-693 pada tanggal 17 September 2020 tersebut melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 pada pasal sebagai berikut:

Pasal 71 Ayat 2
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan perggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” .

Pasal 71 Ayat 5
“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 perwakilan masyarakat MUKTIANSYAH, HENDRI SANTONI, EVAN SUNNERI, RABIAN EFENDI, APRIN TASKAN YANTO mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk melaporkan Bupati Kabupaten Kaur GUSRIL PAUZI (Bakal Calon Petahana) karena telah melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan mutasi jabatan terhadap JON HARIMOL, S.Sos.,M.Si dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

Baca Juga:  Bang Jago (Preman) di Padang PERAS Sopir Fuso

5. Bahwa dengan adanya laporan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur pada hari selasa tanggal 22 September 2020 melakukan klarifikasi terhadap para pelapor, terlapor, saksi-saksi perihal adanya laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Bupati Kaur GUSRIL PAUZI (Bakal Calon Petahana) karena melakukan mutasi jabatan terhadap JON HARIMOL, S.Sos.,M.Si dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

6. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 Sekretaris Daerah Kaur NANDAR MUNADI dalam media onlain RMOOL BENGKULU dan tanggal 20 September 2020 Media Onlain Bengkulu Interaktif.Com “mengatakan Sekda Kaur Akui Pencopotan JON HARIMOL Tanpa Izin Mendagri”.

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Gusril Pauzi Bupati Kabupaten Kaur kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.4.45-711 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-693 Tahun 2020. Menurut Aprin Taskan Yanto” Kita tidak akan pernah berhenti untuk menuntut penegakkan hukum ,terkait keputusan plino kpud kaur yang tidak meneruskan rekomendasi bawaslu untuk mendiskualifikasi calon petahana n Gusril Pausi”

Baca Juga:  Jembatan Kali Waimakaha Rusak, Babinsa Bersama Warga Bangun Jembatan Darurat

8. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 prihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang di lakukan oleh Bupati Kaur GUSRIL PAUZI (Calon Petahana) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

Sehingga Saya didampingi kuasahukum menggugat ke dkpp dan mempertanyaka kepada kementerian dalam negri terkait adanya surat dari biro otonimi daerah dan biro hukum yang berbeda dalam maksud ,sehingga membuat kami masyarakat didaerah dibuat bingung dengan hal tersebut.

Kami beraharap kepada kemendagri segera memberikan jawaban surat yang kami berikan ini, untuk menjadi pandangan dalam mengambil keputusan di KPUD Kaur dan Provinsi Bengkulu terkait gejolak saat ini. Dan jangan salahkan kami.masyarakat kalau tidak mau menerima setiap keputusan KPUD Kaur” jelas Aprin. (Henri)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.