judul gambar
judul gambar

GEMPAR Menenggarai Ada Indikasi Pembiaran Di Proyek Pemeliharaan Berkala Jl. Sumatra.

Pasuruan_Jawa Timur, IndonesiaDetik.Com – Menyoal temuan satu (1) Item bagian dari RAB tidak dikerjakan. Alimudin, Ketua Umum LSM Gempar, intens monitoring Senin (19/7/2021) Investigasi lapang.

Pekerjaan tersebut diketahui milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dikerjakan kontraktor pelaksana CV.Sejati, No. Spk 602.1/1224/423.108/2021. Tgl 2 juni 2021, sumber dana DAK Kota Pasuruan, dengan nilai anggaran Rp.899.403.318,94,- Berlokasi di Jl. Sumatra Kota Pasuruan.

“Yang jelas temuan ini sudah saya klarifikasikan pada dinas terkait dan pada saat itu juga saya minta untuk dilakukan cek lapang,” Bebernya. Alimuddin Ketum Lsm Gempar.

Lebih lanjut menurut Alimuddin, satu (1) Item yang tidak dikerjakan merupakan bagian paling krusial, selain juga tercantum dalam RAB, karena satu Item tersebut sangat penting dan merupakan kekuatan paling mendasar bagian dari spesifikasi dan kwalitas pekerjaan itu sediri.

Baca Juga:  Di Duga Dana BOS SMPN 7 Lubuklinggau, Salah Sasaran Serta Melanggar Aturan

Masih Alimuddin menjelaskan, jika datang langsung ke lokasi waktu itu dari dinas terkait setelah di hubungi Via Whatssap Kepala Bidang Dinas Bina Marga yaitu Roni Abas, dan rekanan proyek dengan membawa timnya lengkap.

“Kabid bina marga datang kelokasi bersama tim dan rekanan proyek, dan melihat langsung bukti-bukti temuan yang tak tunjukan, dan langsung menegur keras rekanan,” Ujar Alimuddin.

Tak hanya itu pelaksanaan pekerjaan juga terlihat curat marut tidak sesuai teknis standatrisasi dan spesifikasi pekerjaannya. Sehingga memunculkan asumsi kurang baik di masyarakat serta dugaan lalai yang mengindikasikan kesan pembiaran.

Pasalnya imbuh Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat Peduli Reformasi (GEMPAR) itu, pekerjaan sudah di mulai beberapa hari dan menghasilkan pemasangan Udit yang cukup panjang tapi dinas baru tau setelah ada temuan yang kemudian dilaporkannya.

Baca Juga:  Kapolri Minta Jajaran Terus Bantu Warga dan Gelorakan 'Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin'

“Jika mengacu pada PP No. 54 Tahun 2010 disitu kan sudah jelas tupoksi dan wewenang dari dinas terkait, tidak hanya melakukan tanda tangan kontrak saja akan tetapi juga ikut bertanggung jawab melaksanakan kontrolisasi monitoring dari awal pengadaan hingga penyerahan finising dokumentasi hasil pekerjaan,” Imbuh Alimuddin.

Dengan adanya penemuan tersebut berikut bukti-bukti yang ada Alimuddin, selaku pegiat fungsi kontrol dari lembaga independen swadaya masyarakat meminta agar dilakukan pembenahan dari awal. Dan agar yang sudah terlanjur terpasang agar diangkat kembali untuk dipasang Item yang sebelumnya tidak dikerjakan.

“Melalui kepala Kadis Bina Marga Roni Abas, saya minta agar dilakukan Item yang tidak dikerjakan agar dikerjakan. Dan di amini olehnya. Selain itu juga saya minta dukomentasi pemasangan Itemnya,” Tegas Alimuddin.

Baca Juga:  Tersangka Pencuri Mobil Pickup L300 di Sunggal Ternyata Pasutri

Adapun di sisi lain Ketum GEMPAR menyayangkan ULP Kota Pasuruan turun penawaran terlalu tinggi, contohnya seperti di Jl. Sumatra sampai turun 27%. Hal inilah yang di tengarai olehnya menjadi indikasi penyebab kurang efisien dan kurang profesional. (sofi

Bagikan :

One Comment

  • Membangun komunikasi awal..yg baik dan benar dan masing berjalan sesuai fungsinya… Untuk pasuruan yg lebih baik.. Sebagai fungsi kontrol

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *