judul gambar

Fakta Tentang Industri Miras yang Dilegalkan Jokowi

Musi Rawas, indonesiadetik.com – Beberapa waktu yang lalu presiden Jokowi telah membuka kran investasi minuman keras (miras) atau beralkohol dari sekala besar hingga kecil.

Hal ini tertuang dalam Peraturan presiden No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang di tandatangani pad 02 Februari 2021. Aturan ini adalah turunan dari Undang-undang cipta kerja No. 11 tahun 2020.

Dalam Perpres ini menyebutkan bahwa bidang usaha minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur dan malt’ terbuka untuk penanaman modal baru di propinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara dan papua dengan mwmpertimbangkan budaya, dan kearifan lokal.

Bila penanaman modal dilakukan diluar daerah tersebut, maka harus mendapatkan keteapan dari kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM), berdasar usulan gubernur.

Baca Juga:  Jalan di Empat Kenagarian Palembayan¬†Perlu Mendapat Perhatian Pemda Agam

Merujuk pasal 6 Perpres No 10 tahun 2021 industri miras yang termasuk dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat dilakukan oleh investor asing, industri domestik, koperasi hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selain mengatur soal investasi ke industri miras, pemerintah juga membuka pintu investasi perdagangan miras beralkohol yang masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Tentu saja keputusan presiden ini mengejutkan berbagai pihak, ada yang setuju tapi banyak juga yang mengkritisi keputusan tersebut. Seperti Gubernur Bali Wayan Kosteryang mengapresiasi langkah presiden Jokowi tersebut.

Dilain pihak Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai’ langkah yang dilakukan pemerintah dengan membuka izin untuk industri minuman keras (Miras) atau alkohol, akan merusak dan merugikan masyarakat. Tidak berlebihan memang apa yang dikatakan Anwar Abbas ini, mengingat negara Indonesia adalah mayoritas dengan penduduk muslim terbesar didunia, yang jelas-jelas mengharam Miras tersebut.

Baca Juga:  Tega! Ayah di Bengkulu Utara Setubuhi Anak Kandung

Kita sebagai masyarakat harus lebih bijak dalam memahami, dan menjalankan semua yang diatur menurut undang-undang. Jangan sampai kita salah langkah, dan merugikan diri kita sendiri. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kita pasti ada sisi baik, dan buruknya.

Dok. Solikhin Leo

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.