judul gambar
judul gambar

Emak-emak sekampung di Medan Sunggal Laporkan Penyerangan ke POM AU

Medan Sumut – IndonesiaDetik.Com – Kampungnya di serang, puluhan emak-emak mendatangi markas satuan Polisi Militer Lanud Soewondo, Jalan Adi Sucipto Medan, meminta perlindungan serta melaporkan penyerangan, penganiayaan dan penyiksaan sekelompok massa yang diduga oleh dilakukan Oknum berbaju hijau.

“Kami para ibu-ibu datangi markas satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan meminta perlindungan,” kata salah seorang emak emak bernama Gadis.

Gadis mengatakan bahwa emak emak di kampung mereka yang berada di Jalan klambir 5, gang Alang Isah, gang bersama, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal mengaku diserang sekelompok orang jam sebelas minggu malam tanggal 24 Oktober 2021 dengan membawa balok, dan senjata tajam menyiksa dan menganiaya warga serta melakukan pengrusakan terhadap rumah warga.

Laporan Gadis ini disebutnya, karena mereka satu kampung merasa terancam dan takut kampung di serang lagi oleh kelompok massa yang di duga Oknum.

Lanjut Gadis, “sekelompok massa tersebut tanpa bertanya kepada warga langsung menganiaya dan menyiksa setiap laki laki yang ada di kampung kami, ada yang lompat sungai melarikan diri, ada yang di selamatkan warga, ada juga yang di bawa ke Polsek Helvetia dalam keadaan babak belur dengan menggunakan 3 mobil dinas TNI AU”.

Baca Juga:  Tersangka Pencuri Mobil Pickup L300 di Sunggal Ternyata Pasutri

“Tanpa ada bertanya apapun kepada warga, sekelompok massa dari Oknum TNI menyiksa dan menganiaya Oknum TNI AU khususnya warga laki laki yang ada di kampung kami, kemudian di bawa menggunakan mobil dinas TNI AU ke Polsek Helvetia” ungkap Gadis.

Atas kejadian ini, Tim Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KONTRAS ) fm Nandar mengatakan belum terlalu mendalami bagaimana kronologis lengkap perkara ini sehingga mereka tidak akan mengomentari pokok perkara yang sedang terjadi.

“Namun secara hukum jika benar yang disampaikan saksi-saksi di dalam vidio tersebut ada dugaan penyerangan dan penyiksaan yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI AU terhadap warga sipil, saya sarankan untuk membuat laporan ke Denpom TNI AU Lanud Soewondo Medan,” kata Nandar.

“Laporan sebaiknya dibuat langsung oleh korban/keluarganya tanpa diwakili oleh orang lain. Hal ini untuk memudahkan korban mengetahui perkembangan laporannya dikemudian hari,” bebernya.

Baca Juga:  Gelar Tes Urine Dadakan Pastikan Polres Pasuruan Kota Bebas Narkoba

Jika korban/keluarganya menemukan persoalan dalam mengajukan laporan, maka segeralah berkonsultasi dengan lembaga-lembaga penggiat hukum dan HAM. Kontras Sumut sendiri pun terbuka untuk membantu korban dugaan kekerasan aparat yang merasa kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan, demikian kata Nandar.

Kemudian Denpom TNI AU pinta Nadar, “yang menerima laporan masyarakat tersebut pun diminta untuk bertindak profesional dan transparan serta menjaga indenpendensi dalam mengungkap kasus tersebut”.

Sebagimana kita pahami bersama ulas Nandar, sebanyak 58 negara di dunia sudah sepakat untuk meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menunjukkan komitmennya dalam menentang penyiksaan melalui ratifikasi Konvensi kedalam UU NO. 5/1998.

Penentangan terhadap penyiksaan juga diwujudkan dalam berbagai peraturan lain di Indonesia seperti UU HAM, UU Pengadilan HAM, Perkapolri, Perpang TNI, bahkan lebih mendasar dicantumkan
dalam konstitusi negara Indonesia.

Baca Juga:  Berita Sengketa Pilkades Jawi Selesai Tidak Benar

“Oleh karena itu jika saat ini masih ada aparat negara yang memperaktekkan tindakan penyiksaan pada warga sipil, maka tindakannya tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional dan Internasional tetapi juga dapat mempermalukan negara Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia,” jelas Nandar.

Sekarang adalah abad dimana Hak Asasi Manusia merupakan harga mati yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Jika saat ini masih ada aparat negara yang suka main brutal dengan sipil dia adalah musuh bagi seluruh umat manusia di dunia.

“Kontras meminta Denpom TNI AU yang menerima laporan masyarakat tersebut untuk bertindak profesional dan transfaran serta menjaga indenpendensi dalam mengungkap kasus tersebut” ungkap Nandar

Dansatpom Lanud Soewondo Mayor Pom M. Sadin mengatakan bahwa Satpom AU akan menerima informasi dari masyarakat dan segera dibuat laporan ke pimpinan serta hasilnya akan segera di sampaikan

“Informasinya segera saya buat laporan ke pimpinan, nanti hasilnya saya sampaikan” ungkapnya.(Joe)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *