judul gambar
judul gambar

Dugaan Manipulasi Supir Grab Berkedok Jasa Sewa Pengangkutan Dalam Program Kepemilikan Unit Mobil Grab

Medan Sumut|- IndonesiaDetik.Com – PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) diduga telah melakukan manipulasi perjanjian kontrak terhadap karyawannya dalam hal ini supir Grab yang juga merupakan salah satu mitra pihak kedua dari Aplikasi Akun Grab Car.

Pada saat pembacaan Nota Pembelaan saat sidang terbuka yang ke 21 kalinya di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan, terhadap salah satu dijadikan terdakwa oleh PT. TPI adalah Febri Sihombing menjadi korban yang diduga telah dikelabui oleh Perusahaan Jasa Pengangkutan tersebut.(22/9/21)

Dimana telah dinyatakan dari awal perjanjian kontrak dalam hal PERJANJIAN PENYEWAAN UNTUK PENYEDIA LAYANAN KENDARAAN BERPENGEMUDI bukan Atas Kepemilikan Unit Mobil.

Ada Kejanggalan dalam hal kasus ini ungkap “Febri Sihombing” selaku yang sudah dijadikan terdakwa karena dari awal dalam melakukan perjanjian sampai berjalan hingga terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dikenakan pasal 372 KUHPidana oleh PT. TPI kesannya tidak jelas mulai dari Somasi pihak PT. TPI dengan mau mempidanakan saya, padahal kita selalu taat akan hukum dan selalu membayarkan terkait utang piutang pembayaran iuran mobil selama kurang lebih sudah 5 Tahun lamanya.

Baca Juga:  Kasus Pedagang Dipukul Preman Jadi Tersangka Tak Profesional, Kanit Reskrim Dicopot

Dan beliau juga mengungkapkan bahwa semua hanya kebohongan saja setelah dari awal pembicaraan sampai setelah menjadi proses yang dia rasa tidak melanggar hukum, mobil pun disita oleh polisi tanpa ada surat perintah penyitaan dari pengadilan.

Disamping itu beliau pun didampingi oleh IFM Law Firm Advokat Legal Consultant yang diwakili oleh Nasiruddin,SH dan Eko Prasetia Siregar, SH , M.kn menyatakan bahwa memang ini sepertinya cacat hukum sepenuhnya.

Terdakwa Febri Sihombing tidak terbukti secara sah akan tindak pidana penggelapan karena dari awal pun PT. TPI hanya menyiapkan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bukan untuk atas kepemilikan mobil, ucap Nasiruddin, SH dalam pembacaan Pledoi dalam sidang tersebut.

Baca Juga:  Gelar Reses, Anggota Dewan Provinsi Babel, Beliadi,S.IP' Kawal Aspirasi Pemuda

Adapun Harapan terdakwa Febri Sihombing kepada Pengadilan Negeri Medan dapat betul-betul melihat kebenaran yang sesungguhnya, dan membebaskan dari segala tuntutan hukum yang sudah dijerat kepadanya.(Joe)

Bagikan :

2 Comments

  • Kebijakan yang menyesatkan ini dimulai pada 25 November 2019 bertepatan dengan adanya tuntutan KPPU terhadap grab dan PT TPI atas laporan para driver grab individu ke KPPU Medan yang merasa dianak tirikan sehingga para driver yang bernaung pada PT TPI yang mengikuti program gold captain dalam pelaksanaannya mendapat prioritas order yang tidak putus putus yang berimbas kepada driver individu yang menjadi sulit mendapatkan orderan sewa online pada masa itu. Maka patut diduga management grab dan PT TPI membuat kebijakan baru yang membuat peraturan disamakan dan menghapuskan salah satu benefit prioritas order yang sudah disepakati diawal termasuk yang paling merugikan adalah pengembalian sistem komisi 20% dari total argo yang minimal kerugian 600rb untuk ini saja, pembatasan waktu dll kepada para Gold captain sehingga mendapat perlakuan sama antara 2 kubu driver grab, diduga supaya terlihat tidak ada perbedaan, dan patut diduga pula perusahaan agar terhindar dari tuntutan KPPU terkait diskriminasi senilai total 49.5 milliar pada saat itu. Tanpa punya rasa hati perusahaan mengorbankan para driver TPI yang tadinya berharap dapat memiliki mobil sambil bekerja selama 5 tahun sesuai janji diawal kini pupuslah harapannya, alih alih punya mobil malah dipidanakan dituduh menggelapkan mobil yang terang benderang ada pada ke 6 orang driver yang dilaporkan atau tidak pernah pindah tangan, diduga hanya karena para driver menggugat perusahaan dipengadilan kepanitraan sesuai isi surat perjanjian pada pasal 24.2 yang dibuatnya sendiri tetapi dari sekitar 100 orang penggugat kenapa hanya yang 6 orang saja yang dilaporkan padahal permasalahannya sama. Yang mengherankan lagi … Hakim pengadilan perdata Medan kelas 1 menerima eksepsi pihak tergugat terkait domisili hukum perusahaan sehingga dianggap pengadilan negeri Medan tidak berhak mengadili, padahal didalam isi perjanjian ditulis ada 2 alamat domisili dimasing masing kontrak yang satu berbahasa Indonesia menyatakan Jakarta barat dan yang berbahasa Inggris tertulis Jakarta Utara berbeda pula nama gedungnya lantas yang mana yang sah ? Apakah yang selevel ekonomi supir online harus menggugat dijakarta yang tidak jelas domisilinya. Padahal pelaksanaannya berkantor di komplek CBD polonia Medan dan beberapa penggugat dalam isi perjanjiannya tertulis domisili hukumnya ada di CBD polonia, jangan jangan perusahaan tidak punya domisili hukum tetap.
    Perjanjiannya pun sepihak karena pada saat penanda tanganan kontrak seluruh driver yg bergabung pada program Gold captain tidak diberikan kesempatan membaca dan tidak disaksikan notaris. Salinannya diberikan sekitar satu tahun program berjalan dan ternyata setelah di baca tidak satu kalimat Gold captain pun ada dalam isi perjanjian dan disebut hanya perjanjian sewa menyewa. Ketika para driver melakukan demo besar-besaran pada tahun 2018 maka seketika muncul video direktur grab Ridzki Krama Dibrata yang meyakinkan kembali bahwa Gold captain itu ada maka jagalah unit kendaraan karena itu adalah bagian investasi rekan rekan Gold captain semua melalui notifikasi.

    Ironisnya di Medan dari sekitar 100 orang penggugat hanya ada 6 orang saja yang dilaporkan pihak perusahaan itu pun baru 2 orang yang sedang menjalani sidang pidana. Pertanyaannya : kemana yang 4 orang lagi, padahal dilaporkan sejak awal tahun 2020, yang merasa ganjil ” dari salah satu terlapor yang dianggap vocal terlihat nomor LP nya diduga bodong sebab terlapor dilaporkan pasal yang sama 372 tetapi kok nama pelapornya tidak ada dan sampai sekarang kasusnya seolah hilang, unitnyapun sudah diambil polisi sama seperti ke 5 orang lainnya tetapi kenapa tidak tampak kelanjutannya dan bagaimana pula penggugat lainnya padahal sama sama menggugat dan menguasai mobil yang dimohon letak sita pada pengadilan kepanitraan kok tidak dilaporkan ??? Apakah hukum diindonesia ini boleh tebang pilih atau jangan jangan ada skenario kasus, salah satu dari yang 6 orang ditangkap oleh 8 orang penyidik dirumahnya sendiri seolah menangkap teroris dan meminta mobil atau objeknya dibawa kepoldasu padahal semua panggilan dihadiri kooperatif, kenapa harus ditangkap padahal dipanggil juga datang, masih BAP undangan klarifikasi dan belum ditingkatkan menjadi saksi kok ditangkap dan dijadikan tersangka ? ? ?
    Belakangan diketahui gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi saksi pelapor pertanyaan dan jawabannya seperti copy paste , satu sama lain jawabannya sama persis dan dakwaan jaksa penuntut umumpun berbeda dengan yan di BAP berbeda tanggal bulan kejadiannya… (aneh bin ajaib) .
    Silahkan anda anda yang mengerti hukum menilai komentar yang bisa dipertanggung jawabkan ini. Sepertinya hanya tuhan yang maha kuasa yang bisa menyelesaikan hukum di Indonesia ini.🤲

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *