judul gambar
judul gambar

Dugaan Korupsi, DPD GPM Malut Laporkan Mantan Kadis PUPR Kab. Pulau Maoratai ke Kajati

Maluku Utara – IndonesiaDetik.Com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD-GPM) Provinsi Maluku Utara, resmi melaporkan dugaan korupsi di Dinas PUPR Kab. Pulau Morotai, ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku Utara, Senin (30/08/2021).

Kasus dugaan yang dilaporkan DPD GPM Provisi Maluku Utara, terkait sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan TA 2020 sejumlah Rp1.531.384.197,96 dan denda keterlambatan pekerjaan Rp96.009.087,77

“Kami talah datangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara, untuk membuat laporan terkait dugaan kasus korupsi pada sembiln paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan di Dinas PUPR Kab. Pulau Morotai 2020, yang saat itu dikepalai oleh mantan Kadis Abubakar A. Rajak yang saat ini menjabat kepala Dinas PUPR,”ucap Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek

Baca Juga:  Ketua BNSP RI Resmi Menetapkan Asesor Kompetensi di Lingkungan Pers Indonesia

Hal yang sama seda juga disampaikan oleh Wakil ketua bidang politik hukum, Asrun Daus, SH saat mendampingi Ketua DPD GPM Maluku Utara. Ia mengungkapkan bahwa dugaaan kasus korupsi yang melekat didinas PUPR yang kami laporkan itu ad sembilng pake pekerjaan yang dikerjakan oleh dinas PUPR. Lewat dinas tersebut Pemda Morotai telah menyajikan realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp123.258.968.535,04 atau 88,93% dari anggaran sebesar Rp138.608.004.157,00 realisasi tersebut diantaranya dilaksanakan pada Dinas PUPR sebesar Rp108.903.970.274,00 atau 87,67% dari anggaran sebesar Rp124.215.156.15,00 dari realisasi pada Dinas tersebut untuk sembilan paket proyek,”tandas Acun salah anggota yayasan bantuan hukum YBH justice.

Kata dia, hal ini telah melanggar ketentuan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan undangan – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hal ini telah diperkuat atas hasil pemeriksaan fisik dan dokumen oleh BPK RI Maluku Utara Tahun 2020 No:10.B/LHP/XIX/.TER/05/2021.

Baca Juga:  Gedung Sekolah SDN 009 Dilalap Sijago Merah

“Kasus dugaan korupsi ini akan terus kami kawal hingga tuntas,”tutupnya. (R)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *