judul gambar

DPRD Kaur Bentuk Tim Pansus PT Desaria (DPM)

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – Perkembangan di muka masyarakat semakin kuat terhendusnya dorongan kepada DPRD kabupaten kaur untuk melakukan 3 hak yang melekatnya padanya, yakni; hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat terhadap permasalahan yang sudah latin kepada PT Desaria di Kecamatan Kinal. Wacana ini sempat digulirkan oleh Forum Media Online Kaur (FMOK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur yang dilakukan sewaktu aksi damai pada tanggal 5 April 2021, akhirnya tidak berlanjut. Kini kalangan legislatif memilih upaya lain dengan cara membentuk Panitia Khusus (Pansus) PT Desaria.

Kemungkinan sebagian masyarakat belum begitu sempurna mengenal lebih dalam, apa itu Pansus. sebelum kami menguraikan hasil rapat pembentukan pansus PT Desaria, Perlu pembaca katahui bahwa Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Baca Juga:  Niat Mencari Ternak yang Hilang, Justru Warga Penago Satu Ilir Talo Ikut Menghilang sudah 3 Hari Belum juga ditemukan sampai Sekarang

Pansus ini dibentuk DRPD Kaur melalui rapat internal yang digelar di Ruang Sidang Komisi II Gedung DPRD setempat, Senin (12/4). Pembentukan ini, di samping desakan aksi damai FMOK adalah tuntutan masyarakat Kinal umunya terhadap permasalahan PT Desaria (DPM). Hal ini disinyalir bisa berdampak lebih buruk terhadap masyarakat jika ini tidak cepat diselesaikan dan penyelesaian ini menyusul penangan yang dilakukan oleh Pemkab Kaur pada tahun-tahun sebelumnya dinilai kurang maksimal atau dengan kata lain tidak ada penyelesaian. Sehingga lewat pansus ini, dewan bakal mengawasi lebih ketat apa yang menjadi permasalahannya. Masa kerja pansus ini 3 bulan.

Wakil Ketua I DPRD Kaur, Juraidi, S.IP dalam rapat menyampaikan;

Baca Juga:  DPMD Kabupaten Kaur Monitoring Ke Desa Jawi

“Biar permasalahan ini clear jika sudah diselidiki secara detail oleh tim pansus baru kita menentukan langkah kedepannya, apakah ditutup atau bagaimana status PT Desaria (DPM) tersebut, sampainya. (12/4/21)

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pansus akan segera melakukan koordinasi internal dan menjalankan tugasnya. Termasuk meminta data-data kepada dinas terkait dan tujuan pansus semata-semata untuk kepentingan rakyat.

Sementara Anggota DPRD Kaur Samsul Pajri, di dalam rapat mengatakan; “pansus yang dibentuk, agar mempertanyakan kejelasan dan keputusan pemerintah daerah tentang status PT Desaria (DPM). (12/4/21)

Perlu diketahui bahwa upaya mediasi terhadap permasalahan PT Desaria sudah dilakukan sejak tahun 2014-2019 oleh Pemda Kaur dan DPRD Kaur dengan hasil, PT Desaria tidak boleh melakukan teks over sebelum memenuhi persyaratan-persyaratan. Seperti; membayar tunggakan pembayaran kepada karyawan, perkebunan inti dan plasma. Walaupun kenyataannya begitu, PT Desaria tetap saja dan bahkan sampai mengteks over ke PT Tree Nity. Sampai dengan berita ini diturunkan, bahwa seakan-akan Pemda Kaur tidak tahu di salah satu masyarakat wilayah pemerintahannya setiap hari dihantui perasaan ketidakpastian.

Baca Juga:  Wako Bukittinggi Ajak Pelajar Untuk Mengenal Lebih Dekat Sang Proklamator Bung Hatta

(Yayan)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.