judul gambar
judul gambar

Didakwa Menggelapkan Mobil PT TPI, Driver Taksi Online Ayah Empat Anak Menangis Di Depan Hakim

MEDAN SUMUT – IndonesiaDetik.Com – Driver taksi online Grab Febri Sihombing, yang juga seorang ayah dari empat anak yang masih sekolah mengatakan kepada awak media IndonesiaDetik.Com Sumut “Selama saya bergabung dengan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sangat banyak penderitaan yang saya dan anak-anak alami. Dimasa-masa sulit bersama TPI saya ditinggalkan istri karena dianggap lebih mementingkan pembayaran mobil daripada memberi uang belanja untuk makan anak istri”.(24/9/21)

Kata-kata yang diungkap Febri Sihombing ini tiba-tiba menyentakkan sejumlah orang yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, pada Rabu yang lalu. (22/9/2021)

Febri Sihombing, driver taksi online Grab yang bernaung dibawah PT. TPI harus duduk jadi pesakitan karena dituduh menggelapkan mobil yang dibelinya dari perusahaan itu.

Dengan suara bergetar, ayah empat anak ini kembali melanjutkan pembelaannya didepan majelis hakim.

“Beberapa waktu kemudian saya menikah lagi dengan harapan bisa mengurus dan membiayai anak-anak saya. Tapi setelah menikah dan tahu kalau saya berstatus tersangka dan kemudian menjadi terdakwa, istri saya stress berat dan akhirnya meninggal dunia pada 30 Juli 2021,” kata Febri.

Baca Juga:  SATLANTAS POLRES MERANTI GELAR PATROLI DISIPLIN TERAPKAN PROKES UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID - 19

Menurut Febri ia tertarik bergabung ke PT.TPI karena ditawarkan program kepemilikan mobil (gold captain) “Dengan DP Rp5 Juta Mobil Bisa dibawa Pulang untuk Program lima tahun”.

Apalagi program ini memiliki kelebihan dibanding mitra grab individu. Mitra Grab dari PT TPI akan mendapatkan order prioritas, bebas zona wilayah, bebas waktu, bonus mingguan dan insentif pengembalian komisi 20 persen.

Namun karena tidak memiliki uang Rp5 juta, ia sempat menolak tawaran itu.

Tetapi tawaran itu datang lagi, kali ini hanya membayar uang muka Rp1 juta saja, bisa bawa pulang mobil. “Tentu saja saya tertarik, ” kata mantan supir taksi Blue Bird ini.

Febri tak sadar sejak itulah masalah mulai menimpanya dan ribuan driver lainnya di Indonesia. Ia menganggap biasa saja ketika menandatangani kontrak tanpa disuruh membacanya pada 21 November 2017. Staf perusahaan itu minta ia mendatangani saja tanpa perlu membaca.

Baca Juga:  Panen Kelengkeng di Deliserdang, Sekdaprov Sabrina Sebut Buah Ini Punya Potensi Ekonomi Tinggi

“Nanti salinannya dikasih, masih banyak yang antri,” alasan staf itu.

Baru sebulan bergabung, sudah mulai tampak tanda-tanda PT TPI tidak komit atas janjinya. 8 Desember perusahaan rental ini mengeluarkan kebijakan penambahan pemotongan Rp100 ribu diluar pembayaran normal.

Alasannya pemotongan itu penambahan uang muka karena tidak ada uang muka Rp1 juta tetapi Rp 2,5 juta. “Mereka bilang Rp1 juta diawal dan sisanya dicicil selama 15 minggu,” kata Febri.

Setahun kemudian, Febri baru bisa mendapatkan salinan kontrak. Betapa kecewanya ia begitu tahu isi kontraknya, ia dan para driver lainnya merental mobil bukan kepemilikan.

“Namun saya sudah seperti terjebak, makan buah simalakama, akhirnya saya coba bertahan dengan berharap akan tetap banyak penumpang untuk bisa melunasi cicilan mobil,” katanya.

Baca Juga:  Pro Rakyat Komisi I DPRD Kabupaten Kaur "Dipertanyakan"

Borok perusahaan ini semakin tampak karena kembali ingkar janji dengan mengeluarkan kebijakan baru. Order prioritas yang sudah berjalan dihilangkan, zona wilayah dipersempit, waktu dibatasi.

“Ditambah lagi bonus mingguan dirubah jadi harian yang angkanya lebih kecil dan insentif 20 persen dihilangkan,” ujarnya.

Inilah awal ia tidak lagi sanggup membayar angsuran. Ia tak lagi mampu membayar cicilan Rp1.235.000 perminggu. “Bagaimana mungkin bisa bayar cicilan kalau pendapatan kami seminggu hanya Rp600 ribu,” tandasnya.

Kepada majelis hakim, penasehat hukum Febri Sihombing, Nasiruddin menyatakan tindakan PT TPI telah mengelabui mitra kerjanya. Ia bahkan menyatakan perkara ini adalah perkara perdata bukan pidana.

“Apalagi locus delictinya bukan di Medan, jadi PN Medan tidak berwenang untuk menyidangkan perkara ini. (Joe)

Bagikan :

One Comment

  • Halo … Perkenalkan nama saya Drajat . Saya ingin sekali cerita yang saya tulis ini diungkap dipublik bahkan internasional sebab masalah saya dan teman teman lainnya diseluruh Indonesia. Kami orang orang yang dizalimi oleh perusahaan pengangkutan yang menamakan dirinya PT TPI yang bekerjasama dengan GRAB Indonesia. Adapun asal muasal terjadinya bahwa kami direkrut dan diimingi mengikuti suatu program yang dinamakan gold captain ( program kepemilikan unit dengan membayar 5 juta sebagai DP dikontrak hingga 5 tahun setelah itu mobil jadi milik sendiri ) yang lebih menarik dari program yang dijanjikan ini adalah mendapat prioritas order dalam mengemudi taxi online melalui aplikasi Grab. Dengan persyaratan lainnya layaknya seperti kredit di showroom .program ini menarik bagi kami dengan dijanjikan kesejahteraan . Tetapi pada saat penandatanganan kontrak kami tidak diperbolehkan membacanya terlebih dahulu dengan alasan banyak yang antri sambil mengatakan akan diberikan salinannya setelah dikirim kekantor pusat jakarta. Berjalan sekitar 1 tahun barulah kontrak diberikan yang ternyata isinya hanya sewa menyewa kendaraan dan tidak ada kalimat Gold captain didalam isi perjanjian tentu kami protes dan mengadakan demo kala itu, hingga melibatkan Rapat Dengar Pendapat DPRDSU Pada tahun 2018 (ok permasalahan ini bermula bulan Juli 2017 di Medan ) Karena demo besar yang kami lakukan , mungkin membawa imbas kerugian pendapatan bagi perusahaan sehingga dikeluarkan video pernyataan direktur grab Indonesia ridzky krama dibrata melalui notivikasi di hp masing2 driver. Yang menyatakan menjamin grab dan PT TPI bekerjasama dalam program gold captain kepemilikan unit hingga lima tahun, maka jagalah kendaraan tersebut karena ini adalah bagian investasi rekan rekan sekalian. Karena adanya video ini maka kami merasa tenang dan melanjutkan program ini berharap memilikinya kelak walaupun seringnya perubahan peraturan yang merugikan. Berjalan hingga 2 tahun , para driver Grab yang sudah lebih dulu bergabung (grab individu) Mengadakan protes besar besaran ke kantor grab karena merasa dianak tirikan sebab para driver individu ini sejak kehadiran driver gold captain dibawah naungan PT.TPI ini merasa susah mendapatkan orderan Karen para driver Gold captain diberikan fasilitas order prioritas oleh Grab . Driver grab individu pun mendatangi kantor KPPU untuk mengadukan terkait persaingan usaha. KPPU pun memanggil dan menuntut PT grab dan PT TPI dalam kasus diskriminasi yang tuntutannya mendenda 30 milliar untuk grab dan 19.5 milliar untuk TPI kira kira seperti itu.
    Patut diduga kedua perusahaan ini mencari akal agar terhindar dari tuntutan KPPU tetapi kami sebagai driver gold captain dikorbankan dengan cara sistem kerja yang kami alami selama ini dirubah secara sepihak baik zona , pengembalian 20% pendapatan total argo selama seminggu , menghapus order prioritas , membatasi waktu kerja sehingga tidak flexibel, atau dirugikan sekitar 800000 setiap minggunya intinya jadi sama dengan grab individu dan peraturan ini diberlakukan tanggal 26 November 2019 Begitulah cara nya dibuat bak disulap oleh Hotman Paris Hutapea selaku PH perusahaan, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan membatalkan tuntutan KPPU begitu saja.

    Sehingga sekitar 16ribu orang yang bergabung dalam program Gold captain menjadi dirugikan sehingga pupuslah harapan mendapatkan mobil yang dijanjikan tentu pekerjaan pun menjadi hilang sebab bagaimana mungkin mengikuti sistem yang jelas jelas merugikan apabila dijalankan apalagi peraturan harus menjaga kode etik salah satunya dilarang menggunakan aplikator lain tetapi memang perusahaan sudah menyiapkan konvensasi bagi yang ingin memulangkan mobil, tetapi konvensasi tersebut tidak layak untuk diterima, maka sekitar 100 orang yang berani menempuh jalur hukum perdata setelah tidak ada sepakat untuk penyelesaian akhir secara kekeluargaan. Padahal salah satu poin diisi kontrak apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka boleh mengajukan gugatan di pengadilan kepanitraan . Ironisnya dari 100 penggugat ada 6 orang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan unit karena dianggap tidak membayar cicilan setiap minggu senilai 1235000 yang biasanya lancar padahal semua orang melakukan hal yang sama memohon letak sita objek mobil didalam materi gugatan perdata. Adapun yang berperan mengadukan permasalahan ini ke poldasu adalah mantan perwira di poldasu juga, mungkin ini yang dinamakan mafia kasus,
    Seperti yang saya alami dari panggilan undangan klarifikasi 2 kali yang saya hadiri dengan kooperatif , ketiga kalinya Saya didatangi 8 orang penyidik membawa surat penangkapan dan dinyatakan jadi tersangka kasus 378 atau 372. Padahal saya tidak ada panggilan ditingkatkan menjadi saksi dan surat SPDP pun tidak ada diberikan sebelum dijadikan tersangka, mobil yang saya simpan dirumah yang dimohon letak sita dalam materi gugatan dipaksa dibawa kepolda untuk menjadi barang bukti saya di bawa dari pukul 2siang hingga selesai 9 malam tanpa diberi makan padahal saya ditangkap dalam kondisi sedang tidur dari bergadang semalaman, sehingga apa yang di BAP tidak mampu saya baca dan terpaksa menandatanganinya saja dan tanpa memberikan surat tanda terima mobil yang diambil. Kasus ini berjalan panjang memakan waktu dari bulan Maret 2020 hingga P21 sekitar bulan februari 2021 yang mana jaksa penuntut umum sudah 2 kali mengembalikan berkas P19 tetapi patut diduga para jaksa disuap oleh mister mafia kasus tadi untuk P21. Kasus yang saya alami ini sudah saya laporkan ke kompolnas 2kali, ke mabes 1 kali semua ada tanggapan dan dilimpahkan kepropam tetapi seolah bagi bagi kue saja , setelah diselidiki ternyata ada saham petinggi pemerintah pada perusahaan ini. Sehingga putusan KPPU dibatalkan hakim Jaksel yang ditangani oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dari ke 6 orang yang dilaporkan sejak bulan Maret 2020 hanya 2 orang yang sedang menjalani sidang hingga kini . Pertanyaannya kenapa dari 100 penggugat kok hanya 6 orang yang dilaporkan . Ke 6 orang ini adalah dianggap berpengaruh karena ketua ketua grup WA dalam perjuangan hak Yang manamungkin perusahaan takut berimbas kepada sekitar 1300 lainnya yang ada dimedan. Jakarta Makasar Surabaya mengalami Hal yang sama tetapi didalam sidang perdata ada 2 orang teman dijakarta menang gugatan perdata yang sudah inkrah dalam putusan hakim menyatakan perusahaan bersalah wan prestasi sehingga merugikan driver Gold captain, ironisnya ada juga yang sudah dijebloskan ke penjara hanya karena menjadi ketua pergerakan . Harapan saya Pers Indonesia mau mengangkat permasalahan ini ditingkat internasional . Mohon bantuannya dan selamatkan rakyat kecil seperti kami ini. Cerita ini dapat saya pertanggung jawabkan karena memiliki bukti bukti autentik dan saya sudah membuat laporan balik pidana kasus penipuan karena gold captain yang dijanjikan tidak ada dalam perjanjian Abal Abal dan uang deposit 5 juta saya belum dikembalikan. Demikian apabila tertarik dapat menghubungi saya 🙏 🤲 wassalam
    https://drive.google.com/file/d/1Rj1IY-wADufY4WVc4F7INlY9gcuprbSf/view?usp=drivesdk

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *