judul gambar

Defriyon,S.H,M.H,pertanyakan maksud pernyataan legal standing,pengacara oleh wawako Bukittinggi

Bukittinggi, indonesiadetik.com – 16/04/21, Polemik  Perwako 40 dan 41 tahun 2018 tentang tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan,yang saat ini menjadi bola panas,yng bergulir,serta pro dan kontra di tengah tengah masyarakat,hinga praktisi hukum pun mempertanyakannya.

Dalam pernyataan sebelumnya marfendi wawako Bukittinggi,mempertanyakan legal standing dari salah satu pengacara yang akan mem PTUN kan andaikan perwako 40/41 ini di cabut,bahkan menyankan Alasannya apa, legal standingnya apa, KTP Bukittinggi kah dia, terkena imbas apakah dia, kerugian apakah yang diderita pengacara itu,merupakan salah satu kalimat yang di sampaikan.

Defriyon,S.H.M.H,mengatakan,dalam pandangan nya sebagai praktisi Hukum,yang perlu di pikirkan ke depan oleh pemerintahan Kota Bukittinggi srkarang,bukan lah mencabut Perwako Tersebut,karena itu adalah bentuk PAD kota Bukittinggi,seharusnya wali kota dan wakil wali kota memikirkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah,termasuk guru guru honor,pekerja honor,serta masyarskat yang hidupnys di bawsh garis kemiskinan pungkas Defriyon.

Baca Juga:  Aulia Rachman: Pungli di Kota Medan Sudah Masuk Zona Merah

Defriyon juga mengatakan dengan nantinya di cabut perwako ini,hanya menguntungkan pedagang2 besar,yang mempunyai toko2 di pasar atas,tidak menguntungkan bagi pedagang2 kecil seperti pedagang kaki lima,ujarnya.karena menurut Defriyon pedagang yng mempunyai toko,kita lihat rumah nya pun jauh lebih bagus di banding pedagang kaki lima,tuturnya.

Dafriyon menjelaskan bahwa Walikota Bukittinggi berkeinginan untuk mencabut PERWAKO 40/41 yang tertulis dalam komitmen politik dengan pedagang pada masa kampanye adalah pembodohan publik.

“Kita bisa lihat bahwa pencabutan perwako 40/41 hanya kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Jadi,dari sisi mana Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi berpihak pada masyarakat kecil. Apalagi regulasi yang telah disusun sejak awal berbanding lurus dengan pendapatan asli daerah. Komitmen politik tersebut hanya bertujuan untuk meraup suara sesaat saja”ujar Dafriyon pada wartawan

Baca Juga:  Kemenangan (2 - 0) PSKB Bukittinggi VS PS Jembrana di Apresiasi Oleh Bendahara Golkar Yurnal, Dt. Sipado

Dafriyon juga menambahkan bahwa sejak awal Walikota dan Wakil Walikota tidak memiliki alur kerja dan terkesan perwako 40/41 adalah komoditi politik sesaat. Apalagi aturan perwako tersebut tidak melanggar aturan yang lebih tinggi.

Defriyon berharap kepada pemerintah kota Bukittinggi,utk bisa menatap dan menata kembali pedagang2 kita,yang berada di kota Bukittinggi,bukan mencabut perwako 40/41ini pungkasnya,karena rata2 ekonomi masyarakat kota Bukittinggi sebagai pedagang tutup nya.(basa)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.