judul gambar

Dana Desa Di Duga Menjadi Bancakan, Saat Pembangunan Talud Desa Ciptodadi 2

Musi Rawas, indonesiadetik.com – Dana desa yang dialokasikan pemerintah tiap tahunnya diharapkan bisa membantu desa untuk secara mandiri menggelola dan membangun desanya agar menjadi sejahtera.

Besaran dana desa tergantung pada luas wilayah desa tersebut, dan biasanya pemerintah desa telah membagi dana tersebut untuk berbagai macam kegiatan, baik berupa pembangunan fisik, ataupun berupa bantuan langsung kepada masyarakat, seperti BLT desa, pelatihan-pelatiahan dan sebagainya.

Seperti desa-desa pada umumnya yang ada di kabupaten Musi Rawas, desa Ciptodadi 2 pun memperoleh dana desa, dan mengelola dana tersebut sebagai upaya memajukan desa supaya lebih baik dan sejahtera.

Namun amat disayangkan, pembagunan ini rupanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat serta malah menjadi ajang Bancakan bagi para oknum yang terlibat didalamnya.

Baca Juga:  Sulaiman kohar buka bersama pengurus IKMB,IPMB di rumah dinas wakil wali kota lubuk Linggau.

Hal ini terlihat pada salah satu bangunan yaitu Talud, talud itu sendiri adalah dinding yang terbuat dari batu kali yang disusun sedemikian rupa untuk penahan tanah atau bangunan. Fungsi utama talud ini adalah untuk menjaga struktur tanah agar tidak bergeser dan tetap setabil.

Menurut informasi dilapangkan, tidak adanya transparansi pembangunan talud ini diduga disengaja oleh oknum untuk menutupi agar bisa dengan leluasa mengambil keuntungan dari proyek bangunan tersebut.

Hal senada disampaikan oleh salah seorang warga berinisial Ir, kepada indonesiadetik beliau menyampaikan bahwa pembagunan ini terkesan ditutup-tutupi serta mubazir karena tidak ditimbun tanah, dan saat penghujan air tetap mengenang.

“Percuma saja dibuat talud kalau masih saja seperti ini, hanya seperti mainan saja’ dana desa seharusnya digunakan secara tepat guna. Sebagai masyarakat kami ingin setiap membangun harusnya transparan, dan tentunya bermanfaat bagi warga desa itu sendiri” (ucap Ir).

Baca Juga:  Tahun 2020 Kaur Dapat 266 Beda Rumah Dan Pembuatan Rumah Baru

“Kami pernah menanyakan tentang pembangunan ini, tapi seolah-oleh mereka menghindar dan mengelak. Kami sebagai masyarakat kedepan hal tersebut tidak terjadi lagi” (pungkas Ir).

Transparasi memang seharusnya dilakukan setiap adanya pembangunan, hal ini sudah diatur dalam UU No 14 tahun 2008 dimana masyarakat berhak menerima informasi dari pembangunan tersebut bila diperlukan.

Dok. Amran

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.