judul gambar
judul gambar

Breaking News : Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN

Sumatera Utara – IndonesiaDetik.Com – Dalam mengurus balik nama sertifikat tanah dalam transaksi jual-beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Selain itu, proses peralihan hak yang dilakukan pada setiap transaksi jual-beli lahan dan bangunan juga membutuhkan jumlah biaya.

Pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten/kota lokasi tanah.

Sebelum mengurus di BPN, ada prosedur lain yang turut melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Melansir dari Sumber Kementerian Agraria pada Rabu (6/10/2021), berikut syarat balik nama sertifikat tanah khusus dalam transaksi jual-beli:

Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, Dalam tahapan ini, penjual dan pembeli harus mendatangi kantor PPAT agar transaksi jual-beli tanah atau bangunan legal secara hukum.Hal itu sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah wajib melalui PPAT.

Kantor PPAT akan membuatkan Akta Jual Beli Tanah (AJB), yakni dokumen resmi yang menjadi bukti sah telah terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli.

Baca Juga:  Tidak Ada Izin Keramaian di Malam Pergantian Tahun, Polres Selayar Ingatkan Larangan Berkerumun dan Penggunaan Petasan

Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada tunggakan serta menghitung biaya dan pajak yang menjadi tanggungan penjual dan pembeli. PPAT akan mengarahkan penjual untuk melunasi pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah. Berdasarkan PP 34/2016, besaran PPh setara 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah.

Sementara bagi pembeli, berkewajiban melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun syarat dokumen yang harus dibawa penjual yakni:

  • Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual (asli)
  • KTP
  • KK
  • Bukti pembayaran PBB
  • Surat Nikah (jika sudah menikah)
  • Surat persetujuan pihak keluarga (bisa suami/istri)
  • Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa
    NPWP

Sedangkan pembeli harus membawa dokumen berupa:

  • KTP
  • KK
  • Surat Nikah (jika sudah menikah)
  • NPWP

Setelah semua syarat terpenuhi, PPAT akan membuatkan AJB atas persetujuan penjual dan pembeli yang biasanya berjumlah 2 lembar asli dan 1 lembar salinan.

Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah di Kantor BPN

Terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan, meliputi:

  • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai.
  • Surat kuasa apabila dikuasakan.
  • Fotokopi identitas pemohon (KTP & KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor BPN.
  • Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor BPN (khusus bagi badan hukum).
  • Sertifikat Tanah Asli
    Akta Jual Beli Tanah dari PPAT.
  • Fotokopi KTP para pihak penjual-pembeli, dan atau kuasanya.
  • Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak itu hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
  • Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  • Bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
Baca Juga:  Gubernur Rohidin Harap, Sekolah Ramah Anak Terintegrasi hingga Kabupaten/Kota

Pihak pembeli kemudian menyerahkan semua dokumen tersebut kepada petugas kantor BPN serta membayar biaya administrasi.

Setelah itu, pembeli akan menerima tanda bukti penerimaan berkas lalu namanya akan tertulis pada buku tanah dan sertifikat.

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

Dalam proses balik nama sertifikat terkait transaksi jual-beli, pembeli harus menyiapkan biaya dengan rincian sebagai berikut:

  • Uang jasa honorarium PPAT (termasuk saksi)
    Besaran honorarium tersebut bervariasi namun tidak boleh melebihi 1 persen dari harga transaksi jual-beli tanah yang tercantum di dalam AJB.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Pembeli harus membayar BPHTB sebesar 5 persen dari harga jual tanah dan bangunan dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
Baca Juga:  Kunjungan ibu Hj. Dewi Coryati dan ibu Minarni ,S.Pd Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ke PKBM AKBAR Kota Bengkulu

Sebagai Contoh jika di DKI Jakarta, Perda no. 18 Tahun 2010 mengatur BPHTB bisa 0 persen dengan syarat tertentu.

Biaya pelayanan informasi untuk Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti per bidang sebesar Rp50.000
Biaya pengecekan sertifikat tanah senilai Rp50.000
Biaya pelayanan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan
Biaya administrasi pengurusan balik nama sertifikat tanah ditentukan dengan rumus: nilai jual tanah dibagi 1000.

Sebagai ilustrasi, untuk tanah seharga Rp400.000.000, biaya pengurusan balik nama sertifikatnya di Kantor BPN adalah Rp400.000.(Joe)

Sumber : Kementrian Agraria dan Pertanahan

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *