judul gambar

Breaking News !!! Pers Release Kuasa Hukum KPU Atas Keterangan Saksi Paslon Agusrin-Imr

indonesiadetik.com – Setelah mediasi dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Tim paslon Agusrin M Najamudin – Imron Rosyadi (Agusrin-Imron) terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Rabu (7/10/2020) gagal mencapai kesepakatan, maka hari Kamis (8/10/2020) gugatan paslon Agusrin-Imron tersebut telah berlanjut ke Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara terbuka. 

Hari ini Sabtu (10/10/2020),  telah berlanjut dengan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 01/PS.Reg/17/X/2020 antara bakal pasangan calon Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai Termohon, dengan agenda mendengarkan keterangan keterangan saksi atau ahli pemohon yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Saksi dari pihak Pemohon adalah Saksi Ahli Dr. Budyono, SH., MH (Ahli Hukum Tata Negara  dari Fakultas Hukum Universitas Lampung) dan Saksi Fakta Thurman Saud Marojahan Hutapea (Kalapas Sukamiskin).

Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara lengkap paslon Agusrin-Imron terhadap KPU Provinsi Bengkulu dapat dilihat secara live melalui channel youtube BENGKULU BAWASLU.

Setelah selesai mendengarkan keterangan Saksi Ahli dan Saksi Fakta tersebut, A. Yamin, SH., MH, Kuasa Hukum KPU Provinsi Bengkulu memberikan pers release atas keterangan Saksi Ahli dan Saksi Fakta tersebut.

“Pada hari ini, 10 Oktober 2020, keterangan saksi fakta itu membuat kami, tim kuasa hukum KPU Provinsi Bengkulu sangat keberatan. Terhadap saksi fakta yang dihadirkan oleh tim penasehat hukum pasangan calon Agusrin – Imron dikarenakan, perama keberatan tim kuasa hukum, status dari saksi fakta Thurman Saud Marojahan Hutapea (Thurman Hutapea, red) tersebut, beliau sebagai ASN dan kami mempertanyakan kevalidan izin pimpinan terhadap kehadiran beliau di pokok perkara persidangan pada tanggal 10 Oktober ke Bengkulu ini. Jadi kami mempertanyakan legalitas beliau, karena beliau tidak bisa menunjukkan izin pimpinan beliau, misalnya ijin Menteri, karena beliau adalah Kalapas Sukamiskin, yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dia harus mempunyai ijin. Kami di awal memberi masukan kepada pimpinan, Ketua Bawaslu yang memimpin sidang tersebut agar menanyakan legalitas saksi fakta ini, satu ya. Kemudian terbukti di persidangan tadi, logika kita berpikir, sementara Thurman Hutapea ini  baru menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin, bulan Juni 2020. Sementara Pak Agusrin itu masuk di Lapas Sukamiskin di tahun 2012. Mana bisa kita menganalisa keterangan saksi fakta ini di pokok persidangan karena beliau bukan orang yang melihat, mendengar, hanya buka berkas. Kemudian mengeneralisir di fakta persidangan, mengatakan Tim Verifikasi KPU datang ke sana (Lapas Sukamiskin, red) seolah-olah membujuk agar membuat surat bahwa agar membuat tulisan bebas murni, nah itu kami keberatan. Sementara sangat jelas, Thurman Hutapea itu sendiri yang menanda tangani surat bebas murni. Itu sama dengan Thurman Hutapea itu menjilat ludah dia sendiri, itu fakta loh,” ujar Yamin.

“Bahwa Tim Kuasa Hukum bukan mengada-ngada, perlu dicatat karena sidang tersebut live streaming youtube yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu boleh dibuka. Itu sangat fakta. Itu keterangan dia (Thurman Hutapea, red). Jadi cukup tidak beralasan dia, keterangan itu cukup cacat hukum. wajib pihak Bawaslu menolak/tidak menerima. Tetapi karena kita menghormati proses persidangan tersebut, kita tidak mungkin mengintervensi pimpinan karena dia yang mempunyai wilayah kewenangan untuk mengatur proses persidangan tersebut. Kita sebagai termohon sangat menghormati itu. Jadi itu keterangan kami dari Tim Kuasa Hukum menceritakan fakta persidangan,” lanjut Yamin.

“Kemudian, ada saksi ahli. sebenarnya kalau ahli itu hanya diminta pendapat (pendapat ahli). Namun di fakta persidangan, silahkan buka live streaming youtube fakta persidangan (10/10/2020), hari ini, sangat jelas karena ini ada jejak digitalnya dan nggak mungkin saya mengarang, jadi menurut hemat kami, keterangan yang diberikan oleh ahli itu benar dan tanpa disadari oleh ahli Hukum dari Lampung, Dr. Budiono, tanpa dia sadari, beliau banyak memberikan keterangan yang sependapat dan mengaku iya … iya, bahwa apa yang dibuat oleh Tim Kuasa Hukum KPU diakui  dia. Namun dia menjustifikasi seolah-olah kami menafsirkan, klien kami KPU menafsirkan norma-norma. Seolah-olah pemohon menafsirkan. masa seorang pakar hukum mengeneralisir, tidak baik dia menafsirkan dan meng-opinikan. Lebih baik dia membenarkan atau tidak di pokok perkara persidangan. Bahwa pendapat ahli itu normatif hukum. Kalau pun ada, dia bisa memberikan arahan atau penjabaran, agar kalau tidak berlakunya atau dicopotnya PKPU tersebut, silahkan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ujar Yamin melanjutkan. 

“Saya tidak mau memaparkan persoalan normatif yang disampaikan. Hanya kita sangat prihatin dengan Ahli Hukum Tata Negara, ujar Yamin

Besok pada hari Minggu (11/10/2020), giliran kami sebagai pihak termohon akan kenampilkan keterangan agli yaitu Prof. Dr. Herlambang, SH., MH (pakar Hukum Pidana) dan Dr. Ardi Lafiza, SH., MH (pakar Hukum Tata Negara),” pungkas Yamin mengakhiri keterangan pers nya.

Bahwa saksi fakta Kalapas Sukamiskin memutar balikkan fakta padahal yang hadir  saat klarifikasi Asintel Kejati Bengkulu, Wadir Intel Polda Bengkulu dan Bawaslu.

Baca Juga:  Mahasiswa Unib Ditemukan Terkubur Di Rawa-Rawa Setelah Di Kabarkan Hilang

Saksi kalapas memutarkan fakta, yg hadir  klarifikasi asintel kejati, Wadir Intel Polda Bengkulu dan BAWASLU,” ujar Darlinsyah, salah satu Komisioner KPU menambahkan.

Sebenarnya, apa yang terjadi pada bakal pasangan calon Agusrin M Najamuddin dan Imron Rosyadi kalau kita pahami dengan seksama mulai dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ketentuan bebas bersyarat, definisi Narapidana, Mantan Narapidana, Terpidana dan Mantan Terpidana serta PKPU Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana Surat Ketua KPU-RI Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020, tidak banyak yang perlu dipersoalkan dan diperdebatkan karena apa yang tertulis di atas sangat jelas dan tinggal kita saja menerima dengan iklhas atau tidak, karena masih terbuka kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin diwaktu yang tepat pada masa yang akan datang tanpa mengangkangi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang sudah sangat jelas mengaturnya. (redaksi)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.