judul gambar

BPN Kabupaten Kaur Angkat Bicara Pertek Izin Tambak Udang

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – Masih hangat dipendenganar pembaca bahwa belum lama ini DPRD Kabupaten Kaur melakukan hearing terhadap penambak udang di wilayah pemerintah kabupaten kaur dan Stacholder terkait bertempat di ruang rapat Komisi II berkaitan 17 penambak udang yang dikategorikan belum mengantongi izin dan 13 penambak udang memiliki izin. (15/3/21)

Berkenaan penyampaian Waka I DPRD Kabupaten Kaur (15/3), ada 17 penambak yang dikategorikan belum mengantongi izin, kami berkunjung ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur untuk konfirmasi hal tersebut terkait Pertimbangan Teknis (PERTEK) izin lokasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan tersebut.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kaur Hasanuddin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, menjelaskan;

Baca Juga:  LaNyalla Minta PMK Segera Ditangani Agar Tak Merusak Ekonomi Jelang Idul Adha

“Surat Rekomendasi Izin Lokasi Tambak Udang yang dikeluarkan Dinas PUPR Kabupaten Kaur, oleh pemohon didaftarkan ke Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Kabupaten Kaur secara elektronik. Dinas Satu Pintu mengeluarkan Izin Lokasi tetapi izin itu belum berlaku efektif. Kemudian didaftarkan ke BPN Kabupaten Kaur dan membayar PNBP terhitung 10 hari kerja sejak didaftarkan, selama 10 hari kerja itu BPN harus mengeluarkan Pertimbangan Teknis Izin Lokasi yang tidak masuk sepadan pantai selanjutnya dikembalikan lagi ke Dinas Satu Pintu untuk dikeluarkan Izin Lokasi Efektif yang di SK-kan oleh Pemerintah Daerah., jelasnya. (6/4/21)

Masih penjelasan Hasanuddin saat ditanya mengenai sepadan pantai, jawabnya;

“Selama itu tidak masuk sepadan panati, kami keluarkan Pertimbangan Teknis Izin Lokasi. Sepadan pantai itu 100 M dari pasang tertinggi. “, jawabnya.

Baca Juga:  Ketua KPPS Dan Linmas Bantah Pemberitaan Media Cetak Lokal

Untuk ketransfaran publik mengenai penambak udang diwilayah pemerintah daerah kabupaten kaur, kami meminta secara lisan daftar tambak yang sudah dikeluarkan Pertimbangan Teknis Izin Lokasi, Hasanuddin mengatakan;

“Itu bisa saja kami berikan tetapi perlu kami izin atasan. Oleh karena itu pakai surat”, jawabnya. (6/4/21)

Diujung penutup wawancara, kami menanyakan, sikap tegas mengenai Pertek Izin Lokasi, Hasanuddin menjawab;

“Selama pertimbangan teknis izin lokasi dari BPN belum ada, maka izin lokasi belum berlaku. Perlu diketahui terhitung 10 hari kerja sejak pendaftaran, BPN tidak mengeluarkan pertimbangan teknis izin lokasi maka BPN dianggap menyetujui pertimbangan teknis izin lokasi dengan catatan mereka mendatarkan dan membayar PNBP “, tutupnya. (6/4/21)

Baca Juga:  Pemdes Karang Dapo bagi BLT

(Yayan)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.