judul gambar

BPD Air Jelatang, Koordinasi dan Konsultasi

Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com – Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berkaitan fungsi BPD di atas, dengan bnyaknya keluhan dari masyarakat desa Air Jelatang yang mempertanyakan kepada BPD mengenai BLT DD belum cair serta gaji seluruh perangkat dan BPD desa Air Jelatang Kecamatan Maje kabupaten Kaur belum menerima gaji sejak Januari. Ketua BPD dan anggota, melkukan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas PMD dan Kajari Kaur. Senin, (10/5/2021).

BPD beserta anggota mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Kaur untuk mencari informasi mengenai, ada apa BLT DD hingga saat ini (5/21) belum cair dan kenapa tidak ada tindakan mengenai bangunan-bangunan yang hingga saat ini tidak selesai.

Baca Juga:  Kalahkan REVAN dari SDN Suka Manna M. Ridho Kadavi melaju ke babak berikut nya

Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur Adhar Chilas, menerangkan untuk desa Air Jelatang masih banyak belum memenuhi administrasi dan pajak daerah.

“APBDes desa Air Jelatang belum selesai, bagaimana mau pengajuan pencairan BLT DD, kalau APBDes sudah selesai sudah bisa untuk pengajuan BLT DD. Tolong segera di selesaikan APBDes dan segera diajukan BLT DD, bulan 6 harus sudah selesai semua,” jelasnya. (10/5)

Selanjutnya Adhar menambahkan; mengenai masalah pajak yang disebutkan langsung berkoordinasi ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur, tambahnya.

Pihak kejari melalui Bapak Raden sapaan akrabnya, menyebutkan pajak tahun 2020 yang belum di bayar sebesar Rp.31.214.004,- Kejari Kaur sudah mengundang dua kali, namun kades Air Jelatang belum ada hadir beralasan sakit (diwakilkan sekdes dan bendehara desa). Menegaskan besok (10/5) untuk hadir tidak boleh diwakilkan.

Baca Juga:  DPR Kritik Polisi Soal Pembiaran Tambang Ilegal Di Konsesi Anzawara Satria

Masih menurut pak Raden, “Tolong sampaikan sama beliau besok untuk hadiri undangan mengenai pajak tahun 2020, tidak boleh di wakilkan,” tegasnya.

Selpi Ketua BPD desa Air Jelatang menjelaskan, hasil hari ini sudah cukup untuk menjelaskan kepada masyarakat kami, selanjutnya kami akan terus dorong kades untuk segera menyelesaikan APBDes, melunasi pajak daerah, dan bangunan-bangunan yang mangkrak.

(Yayan)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.