judul gambar

ABR Soroti SK Perpanjangan Sekda Oleh Mantan Bupati Gusril

Ketua Aktivis Bengkulu Raflesia : Aprin Taskin Yanto


Bengkulu Kaur, indonesiadetik.com- Pentingnya perhatian khusus terkait masalah perpanjangan SK Sekda Kaur yang telah menjadi sorotan publik diduga banyak melanggar aturan membuat ketua Aktivis Bengkulu Rafflesia angkat bicara, Selasa 10/8/2021.

Menurut Ketua ABR Aprin Taskan Yanto” Melihat dari indikasi adanya dugaan pelanggaran aturan dari perpanjangan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nandar Munadi yangmana dari perpanjangan pertama berakhir tanggal 29 Maret 2021 yang lalu, sehingga Pemerintah Kabupaten Kaur dalam hal ini Bupati Gusril Pausi membuat usulan perpanjangan akan tetapi dijawab dari Kemntrian Dalam Negeri pada tanggal 22 April 2021

Pada poin:

1.Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang menetapkan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur , Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”
2.Berdasarkan angka 2 surat edaran Menteri Dalam Negri Nomor 820/6923/SJ tanggal 23 Desember 2020 tentang larangan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, menegaskan , “Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 dan tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota kepada Menteri Dalam Negri.”

Baca Juga:  Digadang-gadangkan jadi Wako Padang, Erman Safar: Saya fokus dulu untuk Bukittinggi

Artinya kondisi ini segera ditunjuk Plt Sekda Kaur yang baru serta DPRD harus tegas menyikapi hal ini sehingga peran wakil rakyat benar -benar dirasakan oleh masyarakat. Tegas Aprin
Merujuk dari Surat Gubernur Bengkulu tanggal 24 Mei 2021 yang isinya penegasan dari surat Menteri Dalam Negri , dan ketika kita merujuk dari beberapa aturan tadi maka jelas -jelas adanya pelanggaran pada Undangan-Undangan Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan khususnya pasal 18 ayat 1. Tutup Aprin dengan awak media (Risi)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.