judul gambar

4 Lembaga “KPU, Bawaslu, Polres, dan Kajari Kabupaten Kaur”: Sepakat Kabulkan Tuntutan Perwakilan Ribuan Masa

Bengkulu, Kaur, Indonesiadetik.com – Empat Lembaga Pemerintah yang berada pada wilayah teritorial Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yakni ; KPU Kabupaten Kaur, Bawaslu Kabupaten Kaur, Polres Kabupaten Kaur, dan Kajari Kabupaten Kaur sepakat untuk menindaklanjuti isi tuntutan dari perwakilan ribuan masa di Kejaksaan Kaur, Senin (20/09/2020).

Hal tersebut diungkapkan “Aprin Taskan Yanto, SE, MM, yang akrab dipangil “Aprin” yang juga merupakan penanggungjawab aksi damai yang berlangsung pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur, keempat lembaga sepakat untuk kabulkan tuntutan perwakilan ribuan massa terhadap “Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu intinya tuntutan kita ke Bawaslu dan KPU agar berdiri tegak tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun, yang berharap kepada Bawaslu dan KPU Kaur untuk komitmen dan profesional tetap berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku, selain itu juga ada tuntutan yang di tujukan ke Lembaga Penegak Hukum yakni Polres Kaur dan Kajari Kaur untuk dilakukan penegakan hukum, untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang belum dituntaskan penyelesaiannya baik di tingkat Kepolisian Resort Kaur maupun pada tingkatan Kejaksaan Negeri Kaur, akhir tuntuntan para perwakilan ribuan masa Forum Masyarakat Perduli Kabupaten Kaur disepakati untuk segera ditindaklanjuti, tegas Aprin yang didampingi tim aksi damai. Senin,(28/09/2020).

Lebih lanjut Aprin menuturkan, Nota kesepahaman antara Kapolres Kabupaten Kaur, Kajari Kabupaten Kaur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur bersama para Masyarakat dan Pemuda Peduli Kabupaten Kaur, dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama, berisikan :

  1. Meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Kaur untuk tegak lurus dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Meminta KPU dan Bawaslu untuk tidak takut akan adanya tekanan intervensi dari pihak manapun.
  3. Meminta Kapolres dan Kajari Kaur untuk menuntaskan Segala persoalan hukum terkait adanya dugaan korupsi berskala besar di Kabupaten Kaur contohnya :
    a. Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan.
    b. Dugaan korupsi cetak Sawah Baru.
    c. Dugaan korupsi pembangunan rumah dinas Bupati Kaur.
    d. Dugaan korupsi pemotongan dana B.O.K di puskesmas.
    e. Dugaan korupsi pemotongan dana covid 19, dan
    f. kasus-kasus besar lainnya.

Selain itu ada juga tuntutan agar empat lembaga (KPU, Bawaslu, Polres, dan Kajari Kabupaten Kaur), meminta kepada Kapolres dan Kejari Kaur untuk menertibkan bawahannya untuk tidak terlibat langsung dalam hal intervensi hukum dan politik mengenai kebijakan Bawaslu dan KPU, contohnya adanya “dugaan hubungan emosional antara Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasi Intel Kejari Kaur dan beberapa tenaga harian lepas yang ada di Kantor Kejari Kaur dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 Gusril Fauzi – Medi Yuliardi, para perwakilan ribuan masa Forum Masyarakat dan Pemuda Kabupaten Kaur meminta Kapolres dan Kajari yang baru bertugas untuk fokus menjalankan amanah dengan tetap tegak lurus berdasarkan aturan yang berlaku demikian maklumat bersama, demikian isi kesepakatan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak jajaran Kapolres Kaur, Kajari Kaur, KPU Kaur, Bawaslu Kaur dan Forum Masyarakat dan Pemuda Peduli Kabupaten Kaur, pungkas Aprin.(Parizal)

Bagikan :
Baca Juga:  Desa Geramat Mulai Bangunkan Dana Tahap Ke 2 Ketahan Pangan Untuk Rabat Beton

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.